Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 15:48 WIB

Ke Mana Ahok Pasca-Pensiun Gubernur?

Oleh : R Ferdian Andi R | Sabtu, 22 April 2017 | 01:41 WIB
Ke Mana Ahok Pasca-Pensiun Gubernur?
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama pada pertengahan Oktober 2017 mendatang bakal menanggalkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Spekulasi mulai bermunculan soal pos yang layak diperoleh sahabat dekat Presiden Joko Widodo ini. Percakapan warga internet, khususnya dari kalangan pendukung rupa-rupa aspirasinya. Poinnya, Ahok tidak boleh menganggur.

Nama Ahok memang telah melegenda di Ibukota Jakarta. Ahok dapat dilihat dari berbagai spektrum. Baik yang bernada positif maupun negatif. Makanya, meski dirinya gagal menjadi gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta, para pendukungnya mulai utak-atik untuk mencarikan pos ideal bagi Ahok.

Bandingkan situasi yang serupa menimpa Rano Karno, Gubernur Banten yang mengalami nasib yang sama seperti Ahok. Ia kalah dalam laga Pilkada Banten dari pasangan lainnya, Wahidin - Andhika. Rano tak masuk dalam usulan para pendukungnya untuk masuk jabatan purna tugas dari Gubernur Banten.

Hal yang sama juga menimpa Djarot, Wagub DKI Jakarta pendamping Ahok. Padahal, baik Rano dan Djarot merupakan kader PDI Perjuangan, partai yang saat ini menjadi the ruling party, partai pemenang pemilu, partai penguasa.

Kembali ke soal Ahok. Sejumlah pos muncul dibincangkan oleh warga dunia maya untuk posisi Ahok. Mulai soal posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan untuk posisi Ahok pascapurna tugas dari Gubernur Jakarta. Usulan ini mengemuka karena stigma Ahok dipersepsikan sebagai aktor yang paling getol melawan korupsi. Sepak terjang Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dinilai tepat untuk menahkodai KPK.

Usul ini tentu offside. Pimpinan KPK bukanlah jabatan political appointment, yang bisa ditunjuk Presiden. Namun pimpinan KPK merupakan jabatan political elected yang harus melalui mekanisme pemilihan di DPR setelah melalui proses di Panitia Seleksi (Pansel). Pos ini tentu tidak mungkin diduduki Ahok. Karena merujuk masa jabatan pimpinan KPK, baru berakhir pada Desember 2019 mendatang.

Selain posisi Ketua KPK, posisi di eksekutif juga mencuat diusulkan oleh para pencinta Ahok. Tak kurang sejumlah pos menteri diusulkan untuk dapat dijabat Ahok. Seperti pos Menteri Dalam Negeri. Dalam percakapan warga di jejaring sosial, Ahok agar mengisi jabatan itu sebelum dirinya lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tujuannya, pelantikan Anies-Sandi bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Basuki. Begitu setidaknya yang mencuat dalam percakapan warga net.

Pos lainnya yang juga diusulkan agar diisi Ahok yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB). Pos ini diusulkan untuk Ahok karena stigma Ahok yang dianggap bisa membereskan birokrasi Jakarta. Setidaknya itu persepsi yang dibangun oleh para pendukungnya.

Padahal bila membuka data versi Kementerian PAN dan RB kinerja Pemprov DKI tak moncer, untuk tidak menyebut tidak berprestasi. Seperti tahun 2015, dari sisi akuntabilitas pemerintahan, DKI Jakarta hanya di rangking 18 alias mendapat nilai C jauh di bawah provinsi di luar Jawa seperti Sulsel, Kalbar, Sulteng dan Kalteng. DKI tak terpaut jauh dari provinsi NTB.

Aspirasi yang muncul dari para pendukung Ahok soal pos yang layak untuk Ahok memang sekadar obrolan warga dunia maya. Karena soal posisi Ketua KPK, tentu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Masalah lainnya, syarat dasar yang harus dimiliki pimpinan KPK, Ahok sama sekali tidak memilikinya. Ia tidak pernah berkecimpung di bidang hukum.

Adapun soal posisi menteri di Kabinet Kerja, secara logika, pos ini jauh lebih mungkin. Jamak diketahui, kedekatan antara Ahok dan Jokowi seperti dua sisi mata koin, dwi tunggal yang sulit dipisahkan. Kini Jokowi sebagai Presiden, tidaklah sulit menempatkan Ahok di pos menteri. Atas nama hak prerogatif Presiden, bisa saja Jokowi menempatkan pos yang Ahok kehendaki.

Namun, secara politik, rencana tersebut tidak mudah. Karena akan menimbulkan konsekuensi politik di internal pemerintahan. Setidaknya, jika Ahok masuk kabinet maka akan berdampak pada komposisi kabinet. Ia dipastikan bakal menggusur pos menteri. Jika yang digusur dari kalangan profesional, resistensinya kecil, nyaris tidak ada.

Namun yang jadi soal, jika Ahok menggusur menteri dari kalangan partai politik. Jika hal ini terjadi, resistensi akan muncul setidaknya dari koalisi pemerintahan. Ada yang dikurangi jatah alokasinya. Efeknya tidak sederhana, apalagi momentumnya menjelang tahun politik yang mulai terasa di tahun 2018 mendatang.

Fenomena dukungan kepada Ahok dari para pecintanya untuk mengisi masa pensiun dari Gubernur DKI Jakarta semakin menegaskan habitat Ahok sejatinya bukanlah dari partai politik. Ahok lebih kental sebagai sosok individu yang disokong oleh para relawan dan pencintanya.

Hal ini dengan mudah dilihat dengan membandingkan dua politisi PDI Perjuangan yang sama-sama gagal dalam Pilkada namun sama sekali tidak ada perbincangan soal pos yang tepat untuk Rano dan Djarot. Padahal, dua tokoh ini merupakan representasi partai politik penguasa. Kini, justru dua tokoh ini nyaris tak kuasa dalam hiruk pikuk menyiapkan masa pensiun dari posisi Gubernur/Wagub.

 
x