Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 05:56 WIB

KPK: DPR tak Mau Kasus e-KTP Dituntaskan

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 21 April 2017 | 16:13 WIB
KPK: DPR tak Mau Kasus e-KTP Dituntaskan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hak angket yang digulirkan Komisi III DPR RI terkait permintaan membuka BAP milik Miryam S. Haryani untuk menghambat penanganan kasus korupsi yang tengah ditangani oleh pihaknya.

Termasuk pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). DPR seolah tidak rela kasus e-KTP dituntaskan oleh KPK.

"Jika itu (rekaman) dibuka maka ada risiko kasus ini akan terhambat dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Selain itu, pihak yang meminta BAP dan rekaman Miryam dibuka adalah orang yang ikut disebut yakni Komisi III DPR. Adapun pihak disebut oleh Miryam dalam penyidikan kasus e-KTP antara lain, Bambang Soesatyo, Aziz Sayamsusin, Syarifuddin Suding, Desmon J Mahesa, Masinton Pasaribu.

"Cukup banyak masukan dari publik soal risiko adanya konflik kepentingan, karena nama-nama yang disebut pada saat itu adalah mereka yang juga menjadi unsur dari komisi III DPR," kata Febri.

Pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat sudah menegaskan tidak mau membuka BAP dan rekaman itu. Sebab, KPK tengah melakukan penyidikan kasus ini. Namun, Komisi III DPR ngotot.

Menurut Febri, rekaman pemeriksaan dan BAP masih diperlukan dalam penyidikan kasus ini. Untuk itu, pihaknya tidak akan membuka selain dibutuhkan dalam persidangan.

Sebelumnya, usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4/2017) dini hari. Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III terkait kasus e-KTP yang banyak melibatkan anggota DPR. [rok]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x