Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 23 Juni 2017 | 19:11 WIB

Hak Angket DPR Dinilai Biaskan Penanganan Kasus

Oleh : Indra herdiana | Jumat, 21 April 2017 | 14:47 WIB
Hak Angket DPR Dinilai Biaskan Penanganan Kasus
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Hak angket yang digulirkan Komisi III DPR RI dinilai akan membiaskan penanganan kasus korupsi. Sebab, hak angket itu mendesak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka berita acara pemeriksaan (BAP) milik Miryam S Haryani.

"Jika bukti-bukti yang ada, yang muncul dalam rangkaian proses persidangan ini dibuka maka ada risiko buat bias proses hukum dan bukan tidak mungkin dapat menghambat penanganan kasus baik untuk MSH (Miryam S Haryani) atau e-KTP sendiri," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Menurut dia, BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam dibutuhkan KPK untuk proses penyidikan dan persidangan yang sedang berjalan. Untuk itu, hanya di persidangan BAP dan rekaman itu dibuka untuk proses pembuktian, bukan di depan anggota DPR.

Dengan demikian, Febri menilai perimintaan itu rentan mempengaruhi proses penegakan hukum. Meskipun itu adalah kewenangan pengawasan yang dimiliki DPR. Menurut dia, hak angket seharusnya digunakan DPR untuk menyelidiki kebijakan yang dijalankan pemerintah, bukan penegak hukum seperti KPK.

"Kami dari awal katakan kami tangani e-KTP, tolong berbagai pihak tidak mencoba pengaruhi atau lakukan tindakan yang beresiko hambat penanganan kasus," ujar dia.

Dengan demikian, ia berharap DPR ataupun partai politik mengurungkan menggulirkan hak angket ini. Namun, jika hak angket tersebut direalisasikan, Febri menegaskan pihaknya bersikukuh menolak membuka BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam.

"Sejauh ini kami sudah menyampaikan informasi dan bukti dalam proses hukum itu tidak akan kami buka," papar dia. [ton]

 
x