Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 28 Juli 2017 | 17:57 WIB

Bom Sembako Ubah Konstalasi Pilkada Jakarta?

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 18 April 2017 | 17:07 WIB
Bom Sembako Ubah Konstalasi Pilkada Jakarta?
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Masa tenang Pilkada DKI Jakarta justru tidak tenang. Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) bom sembako di sejumlah titik di Jakarta menciderai proses demokrasi di Ibukota. Apakah bom sembako ubah konstalasi Pilkada DKI Jakarta?

Bom sembako terjadi dalam beberapa hari terakhir di penghujung jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (19/4/2017). Sejumlah OTT pengeboman sembako tidak sedikit digagalkan warga.

Saluran media sosial, dalam konteks ini, menjadi alat paling ampuh untuk menyiarkan praktik tidak bermartabat ini. Karena dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) disebutkan pemberi dan penerima uang dalam perhelatan pilkada dapat dijerat pidana dengan hukuman pidana penjara tiga tahun dan maksimal enam tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan palimg banyak Rp1 miliar.

Praktik bom sembako yang dilakukan secara massif ini tentu akan menjadi persoalan serius dalam membangun kualitas demokrasi di DKI Jakarta. Aparat penyelenggara pemilu seperti Bawaslu mestinya secara responsif menindaklanjuti temuan warga atas praktik haram ini. Masalah akan menjadi krusial kelak pasca-pelaksanaan Pilkada.

"Panwaslu harus tegas. Tidak boleh tutup mata," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzammil Yusuf di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati yang meminta agar penyelenggara Pilkada DKI Jakarta bekerja profesional. Kerja profesional penyelenggara Pilkada akan memengaruhi kualitas demokrasi dalam hajatan demokrasi di DKI Jakarta. "Penyelenggara Pilkada yang profesional, menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan hajatan demokrasi di Ibukota," sebut Reni.

Persoalan bom sembako yang beredar di tengah masyarakat ini jelas menganggu proses demokratisasi di Jakarta. Pembagian bom sembako tersebut tentu dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan polittik warga saat pelaksanaan hari H pilkada DKI Jakarta pada Rabu (19/4/2017) besok.

Pertanyaannya, apakah bom sembako mampu mengubah konstalasi politik Pilkada DKI Jakarta? Bila merujuk sejumlah hasil lembaga survei, pemilih yang belum menentukan pilihan kian menyusut jumlahnya.

Seperti hasil riset Indikator Politik Indonesia milik Burhanuddin Muhtadi yang mengungkapkan 82 persen responden tidak akan mengubah pilihannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Di sisi lain, sebanyak 15 persen calon pemilih yang besar kemungkinan akan mengalami perubahan pilihan. Dalam riset tersebut tidak terungkap alasan calon pemilih yang jumlahnya 15 persen tersebut bakal mengubah pilihannya.

Dalam riset tersebut terungkap sebanyak 48,2 persen responden memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uni dan sebanyak 47,4 persen responden yang memilih Ahok-Djarot dan 4,4 persen yang belum menentukan pilihannya. Riset ini dilakukan pada 12-14 April 2017.

Sementara riset yang dilakukan LSI Denny JA yang digelar pada 7-10 April 2017 mengungkapkan, 51,4 persen responden yang memilih pasangan Anies-Sandi dan 42,7 persen responden yang memilih pasangan Ahok-Djarot. Sebanyak 5,9 persen responden yang belum menentukan pilihannya.

Dari angka temuan sejumlah lembaga survei terungkap ada potensi pergeseran calon pemilih dalam menentukan pilihannya pada hari H pelaksanaan Pilkada. Seperti yang terungkap dari riset Indikator yang mengungkapkan sebanyak 15 persen responden yang kemungkinan mengalami perubahan pilihan.

Kendati demikian, perubahan pilihan pemilih tersebut perlu diverifikasi kembali apa penyebab perubahan pilihan tersebut. Perubahan pilihan pemilih yang berjumlah 15 persen menjadi kunci sukses menang tidaknya kandidat.

Apakah sembako menjadi unsur penting dalam mengubah pilihan politik calon pemilih? Poin ini tidak jelas jawabannya. Bisa saja karena sembako akan mengubah pilihan politik calon pemilih khususnya dari kalangan bawah. Namun sebaliknya, perubahan sikap pemilih juga terjadi bagi kalangan menengah ke atas yang kritis dalam melihat fenomena terkini Pilkada DKI Jakarta.

Pemberitaan praktik bom sembako akan berpotensi mengubah pilihan pemilih kelas menengah ke atas kepada kandidat yang dilekatkan dengan praktik bom sembako ini. Dengan kata lain, pemilih tidak akan memilih kandidat yang diberitakan secara masif melakukan praktik bom sembako.

Dengan demikian, bom sembako memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama potensial akan menambah pemilih dari kelas bawah bagi kandidat yang membagi sembako. Kedua, praktik bom sembako justru mengurangi jumlah pemilih terhadap kandidat yang dilekatkan dengan praktik ini. Di kelompok ini potensial terjadi di pemilih kritis yang mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihannya. [mdr]

 
Embed Widget

x