Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 23 Juni 2017 | 19:06 WIB

DPR Tetap Kirim Nota Keberatan Novanto ke Jokowi

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 18 April 2017 | 16:32 WIB
DPR Tetap Kirim Nota Keberatan Novanto ke Jokowi
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengatur rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk membahas rencana penyampaian nota keberatan atas pencegahan terhadap Setya Novanto.

"Kami sedang mengatur rapat konsultasi dengan presiden. Dalam rapat konsultasi itu bukan cuma disampaikan tapi juga dijelaskan secara langsung supaya tidak ada pertanyaan setelah itu," kata Fahri di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Adapun rapat konsultasi tersebut rencananya akan digelar DPR, usai berlangsungnya pelaksanaan Pilgub DKI mendatang.

Melalui konsultasi ini, DPR memastikan akan tetap mengirimkan nota keberatan pencegahan terhadap Novanto selama enam bulan ini kepada pemerintah.

"Mudah-mudahan setelah Pilkada ini situasi juga sudah tenang, kami akan segera ketemu," ucap politikus asal PKS ini.

Ia pun telah membicarakan rencana pertemuan bersama Presiden RI untuk membahas soal nota keberatan pencegahan terhadap Novanto dengan Mensesneg Pratikno.

Mensesneg, lanjutnya, menyambut baik rencana itu dan bersedia untuk membahasnya secara detail pada malam ini.

"Tadi saya juga sudah ngomong sama Mensesneg juga. Kalay rapat konsultasi secepatnya. Nanti malam, kami matangkan dengan Mensesneg," ungkapnya.

Sementara itu, menyikapi soal pernyataan Novanto yang menilai bahwa DPR tak perlu mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah, Fahri menegaskan bahwa tetap perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Konsultasi tersebut sedianya akan dilakukan pimpinan dan seluruh fraksi DPR bersama Badan Musyawarah (Bamus) di parlemen.

"Kalau mau dibatalkan (nota keberatan) pakai rapat Bamsus, nggak bisa karena inisiatif orang per orang. Kami nggak boleh melanggar aturan dalam organisasi ya. Jangankan organisasi DPR, sepakbola saja tidak boleh melanggar ya. Organisasi DPR itu adalah lembaga negara yang tata cara dan aturannya itu diatur melalui Undang-undang," tandasnya. [ton]

 
x