Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 00:09 WIB

DPR Balik Badan Soal Pencekalan Novanto

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 17 April 2017 | 17:40 WIB
DPR Balik Badan Soal Pencekalan Novanto
Ketua DPR Setya Novanto - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana nota protes DPR kepada Presiden Joko Widodo terkait surat pencekalan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus E-KTP akhirnya ditunda. DPR balik badan atas rencana tersebut. Apa penyebabnya?

Pembelaan DPR terhadap Setya Novanto secara perlahan mulai mengendur. Padahal sebelumnya, tak lama setelah pencekalan menimpa Novanto, DPR menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) dadakan yang menghasilan protes resmi DPR ke Presiden.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan hingga saat ini DPR mengurungkan berkirim nota protes ke Presiden Jokowi. Hanya saja, Bambang enggan mengungkapkan alasan penundaan tersebut.

"DPR tidak jadi mengirim surat. (alasannya) Tanya pimpinan DPR. Saya dengar informasinya pimpinan DPR mengurungkan untuk mengirim ke Presiden," kata Bambang di gedung DPR, Kompleks Senayan Jakarta, Senin (17/4/2017).

Bambang menyarankan sebaiknya Pimpinan DPR tidak berkirim surat nota protes ke Presiden terkait pencekalan Novanto. Ia beralasan, surat nota protes tersebut bakal memunculkan kegaduhan baru di publik. "Cukup menjadi domain Komisi III saja. Kan kita bisa tanya ke Pimpinan KPK. Apa landasannya, alasannya apa, meski kita tahu jawabannya adalah subyektifitas penyidik," tegas politisi Partai Golkar ini.

Bambang mengungkapkan, dalam UU KPK, seseorang yang masih berstatus saksi atau dalam tahap penyelidikan bisa dicekal. Namun jika menggunakan UU Keimigrasian terkait dengan penyelidikan di luar kasus korupsi, aparat penegak hukum tidak bisa lagi mencekal seseorang yang berstatus sebagai saksi. "UU KPK yang berlaku bahwa saksi bisa dicekal," tandas Bambang.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku tidak mengetahui posisi surat protes keberatan DPR kepada Presiden terkait dengan pencekalan Novanto. Ia mengaku persoalan surat protes tersebut diurus Sekjen DPR RI. "Waktu itu ada Bamus teknisnya seperti apa itu di Sekjen," tegas Fadli.

Sementara Sekjen DPR RI Achmad Djuned saat dikonfirmasi ihwal nota protes DPR mengaku belum berada di meja kerjanya. Justru ia menyebutkan agar menunggu perkembangan terbaru dari DPR. "Kita lihat perkembangannya. Kemarin kita ada rapat tapi sampai sekarang ini belum," ungkap Junaedi.

Langkah DPR yang menunda pengiriman nota protes ini semestinya diikuti dengan langkah mengurungkan rencana tersebut. Langkah DPR tersebut dari berbagai persektif tidak tepat. Mulai soal hubungan kelembagaan antara DPR dan Pemerintah, nota protes tersebut menunjukkan sikap ketidaknegarawanan yang dilakukan oleh institusi DPR.

Dari sisi materi obyek yang diprotes, sikap DPR yang memprotes pencekalan Novanto itu juga offside. Argumentasi yang didalilkan DPR total tidak tepat soal KPK tak lagi berhak mencekal saksi dalam tahap penyelidikan merujuk putusan MK pada tahun 2012 terkait Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Frasa "penyelidikan" yang dibatalkan dalam norma tersebut terkait dengan tindak pidana umum. Sedangkan UU KPK, merupakan undang-undang khusus (lex specialis).Terkait aturan kewenangan KPK untuk meminta cekal dalam tugas pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disebutkan KPK dapat memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. [mdr]

 
x