Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 06:15 WIB

Korupsi e-KTP

Pencegahan Novanto Hal yang Wajar dalam Hukum

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 14 April 2017 | 08:03 WIB
Pencegahan Novanto Hal yang Wajar dalam Hukum
Ahli Hukum Pidana, Faisal Santiago - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ahli Hukum Pidana, Faisal Santiago mengatakan pencegahan terhadap Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri selama enam bulan kedepan oleh penyidik KPK merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum.

"Pencekalan tidak bisa bepergian ke luar negeri yang ditujukan kepada Setya Novanto menurut saya adalah hal yang biasa," kata Faisal kepada INILAHCOM, Kamis (13/4/2017).

Ketua Program Studi S3 Universitas Borobudur itu menjelaskan pencekalan yang dilakukan KPK tentu untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Novanto terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, karena sesuai hukum acara adalah untuk tidak melarikan diri ke luar negeri, menghilangkan alat bukti.

Kemudian, kata Faisal, supaya mempermudah pemanggilan dan pemeriksaan apabila sewaktu-waktu diperlukan, wajar saja KPK melakukan pencekalan disebabkan dalam BAP dan kesaksian dalam persidangan nama Setya Novanto selalu disebutkan menerima dan seterusnya.

"Proses hukum harus terus berjalan, bayangkan setengah dari dana e-KTP menjadi bancakan ini skandal besar yang harus diselesaikan. Maka langkah KPK melakukan pencekalan adalah hal yang wajar," ujarnya.

Untuk diketahui, penyidik KPK mengirimkan surat pencegahan kepada Ketua DPR Setya Novanto ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada Senin (10/4/2017). Novanto dicegah ke luar negeri selama enam bulan kedepan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Ketua Umum Partai Golkar itu dicegah berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, karena keterangan Novanto dibutuhkan terkait kasus tersebut.[ris]

Komentar

 
x