Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 01:30 WIB

DPR dan Golkar, Relakan Saja Cekal Novanto

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 14 April 2017 | 01:58 WIB
DPR dan Golkar, Relakan Saja Cekal Novanto
Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Partai Golkar melakukan langkah politik terkait keputusan cegah tangkal (Cekal) Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK terhadap ketua umumnya, Setya Novanto. Sebaiknya Partai Golkar dan DPR mengikuti prosedur hukum daripada bermanuver politik yang justru merugikan institusi dan partai.

Pascapencekalan Novanto oleh Ditjen Imigrasi, reaksi Partai Golkar cenderung berlebihan. Setidaknya surat protes yang dilayangkan Fraksi Partai Golkar ke Pimpinan DPR berujung pada rapat Badan Musyawarah DPR secara darurat yang menghasilkan protes DPR terhadap status cekal terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir menggungkapkan protes fraksi yang ia pimpin atas pencekalan ketua umumnya lantaran status hukum Setya Novanto saat ini baru sebatas saksi. Ia beralasan, pascaputusan MK, KPK tak diperkenankan lagi mencekal seseorang dalam tahap penyelidikan.

"Pencekalan itu dibolehkan apabila sudah di penyidikan, bukan penyelidikan. Pak Nov kan penyelidikan, saksi," ujar Kahar di gedung Parlemen, Selasa (12/4/2017). Pernyatan Kahar tersebut terkait dengan putusan MK pada tahun 2012 terkait Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Frasa "penyelidikan" yang dibatalkan dalam norma tersebut terkait dengan tindak pidana umum. Sedangkan UU KPK, merupakan undang-undang khusus (lex specialis).Terkait aturan kewenangan KPK untuk meminta cekal dalam tugas pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disebutkan KPK dapat memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Sebagai UU khusus, KPK mengenyampingkan aturan yang diatur di UU Keimigrasian. Dengan kata lain, putusan MK terkait UU Keimigrasian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan KPK untuk meminta cekal kepada Ditjen Keimigrasian. Karena UU khusus mengenyampingkan UU yang sifatnya umum, lex specialis derogat legi generalis.

Namun surat protes Golkar tersebut akhirnya menjadi suara DPR sebagai institusi resmi dalam cabang kekuasaan demokrasi. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mewakili Pimpinan DPR lainnya mengatakan DPR akan melakukan nota keberatan atas status cekal yang diterima Novanto.

Ia beralasan, kewenangan pencekalan dimiliki oleh Ditjen Keimigrasian yang notabene merupakan alat pemerintah. Fahri menyebutkan pencekalan terhadap Setya Novanto akan mencoreng Indonesia dan DPR dalam rangka diplomasi ke internasional. Ia menyebutkan cekal terhadap Novanto akan menganggu kinerja DPR. "Pencegahan dapat menganggu kerja kelembagaan dan memperburuk ctra DPR," cetus Fahri.

Sikap Partai Golkar dan DPR ini merupakan sikap yang melawan spirit pemberantasan korupsi. Sikap melawan "hukum alam" ini pada akhirnya hanya mengorbankan kelembagaan yang besar seperti DPR dan Partai Golkar. Rugi besar bila DPR dan Partai Golkar dikorbankan hanya untuk kepentingan subyektif seseorang. DPR dan Golkar, relakan saja Novanto.

 
x