Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 04:26 WIB

Kasus Pungli SMKN 8 Segera Disidangkan di Tipikor

Oleh : - | Rabu, 12 April 2017 | 00:07 WIB
Kasus Pungli SMKN 8 Segera Disidangkan di Tipikor
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jember - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyatakan berkas pungutan liar di SMK Negeri 8 sudah berstatus P21 atau lengkap.

Dalam waktu dekat, tiga tersangka dan barang bukti kasus itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember dari kepolisian resor setempat.

"Selanjutnya kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya. Kalau dinyatakan P21 berarti sudah memenuhi unsur baik materil maupun formil. Sementara ini, tiga orang nyata-nyata melakukan pungutan liar dengan cara meminta kepada orang tua melalui siswa supaya membayar untuk kegiatan ujian nasional. Apabila tidak dipenuhi, maka siswa bersangkutan tak akan bisa mengajukan ujian nasional, dengan cara nomor ujian ditahan," kata Kepala Kejari Jember Ponco Hartanto, Selasa (11/4/2017).

Ponco berharap, operasi tangkap tangan (OTT) di SMKN 8 jadi pelajaran di sekolah-sekolah lain. "Jangan mengadakan pungutan liar. Ini efeknya sudah menasional. Dengan pemberitaan media massa sudah membuat pelajaran kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," katanya.

Dengan kasus ini ada sekolah di Solo tak jadi melakukan pungutan setelah ada OTT di Jember.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo sempat melakukan sosialisasi soal pungutan liar, di SMK Negeri 8, Jumat (7/4/2017). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan kronologi dan alasan penetapan tiga pejabat SMKN 8 sebagai tersangka operasi tangkap tangan (OTT) pungli.

Tiga orang yang terkena OTT Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kepolisian Resor Jember adalah S (Kepala SMKN 8), KA (Wakil Kepala SMKN 8 Bidang Sarana Prasarana), dan DR (Wakil Kepala SMKN 8 Bidang Kurikulum). DR berjenis kelamin perempuan.

"Saya dipertemukan oleh kawan saya dengan wali murid-wali murid (SMKN 8) yang keberatan dengan pembayaran Rp 1 juta. Saat saya bertemu, orang tua, ibu ini bercerita, sambil menangis bercerita," kata Kusworo.

Sang ibu bercerita bahwa hidupnya serba pas-pasan dan berupaya agar memenuhi keharusan membayar Rp 1 juta demi sang anak. Namun ternyata, lanjut Kusworo, sang ibu itu kesulitan mengumpulkan yang tersebut.

"Ibu itu dalam kondisi menangis. Dia bertanya: ke mana aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada warga. Polisi pun menyelidiki laporan itu. Apakah hanya ibu ini yang merasa keberatan atau salah persepsi. Ternyata masih banyak orang tua yang tidak mampu melakukan pembayaran uang ujian. Seandainya (uang bantuan ujian diberikan) tidak dengan terpaksa, kami tidak mempermasalahkan," kata Kusworo.

"Intinya dari SMKN 8 adanya unsur paksaan. Ketika sudah ada unsur paksaan, ada konsekuensi: yang bayar boleh ikut ujian, yang tidak bayar tidak boleh ikut ujian. Setelah kami telusuri ke mana arah larinya uang, apakah semua untuk kepentingan ujian. Ternyata tidak. Ada yang digunakan biaya ke luar kota yang tidak ada kaitannya dengan ujian, ada yang digunakan untuk beli sepeda motor yang tidak ada kaitannya dengan ujian," kata Kusworo.

Polisi juga menemukan bahwa proposal Komite SMKN 8 dipalsukan salah satu tersangka.[beritajatim]

Tags

Komentar

 
x