Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 05:24 WIB

Jabat Menko Ekonomi, Siapa Pengganti Sri Mulyani?

Oleh : Happy Karundeng | Senin, 10 April 2017 | 06:03 WIB
Jabat Menko Ekonomi, Siapa Pengganti Sri Mulyani?
Menkeu Sri Mulyani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Politik Petrus Salestinus menilai memang akan menjadi menarik bagi dunia perekonomian Indonesia jika Sri Mulyani ditarik untuk menjabat Menteri Koordinator Perekomomian yang bidang tugasnya lebih makro, menggantikan Darmin Nasution.

"Namun yang jadi soal adalah siapa pengganti Sri Mulyani di Kemenkeu, karena Indonesia sepertinya tidak memiliki atau miskin kader bangsa di bidang Ekonomi sekelas Sri Mulyani," kataya kepada INILAHCOM, Minggu (9/4/2017).

Ia mengatakan, pengganti Sri Mulyani sebaiknya diambil dari Anggota DPR RI yang berpengalaman di Komisi Keuangan dan Perbankan bahkan di Banggar DPR RI. Sehingga selain penguasaan terhadap bidang ekonomi, perbankan dan keuangan juga hubungannya dengan DPR juga harus dijaga dan terbangun dengan baik.

"Jika Sri Mulyani menggantikan Darmin Nasution, maka Darmin bisa diparkir di Wantimpres untuk bidang Ekonomi dan Keuangan," katanya.

Diberitakan sebelumhya, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mereshuffle atau memindahkan beberapa menteri di kabinet kerja. Reshuffle menteri jidi III dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi seusai pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2017 ini.

Beberapa menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia akan dipindah menjadi menteri Menteri Koordinator Perekonomian gantikan Darmin Nasution,

Selain itu nama Rini Soemarno juga belakangan disebut-sebut. Rini dikabarkan akan dipindah dari menteri BUMN menjadi Kepasa Staf Kepresidenan menggantikan posisi Teten Masduki.

Tak kalah menarik nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga terseret. Menteri Susi dikabarkan akan direshuffle Presiden Jokowi dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dan belum diketahui akan ditempatkan di posisi apa.

Tak hanya itu, posisi PAN di pemerintahan juga dikabarkan bakal dievalusi Presiden Jokowi. Pasalnya, kebijakan PAN belakangan berseberangan dengan pemerintah atau keinginan Presiden Joko Widodo.

Diantaranya mengenai dukungan pada calon kepala daerah DKI Jakarta. Hampir semua partai pendukung pemerintah, memberikan dukungannya pada Basuki-Djarot, hal beda dilakukan oleh PAN. Mereka mendukung calon lain melawan Basuki-Djarot.

Kemudian, PAN ngotot dengan hak angket untuk menurunkan Basuki Tjahaja Purnama dari gubernur DKI Jakarta. Padahal partai pendukung pemerintah menolak adanya hak angket tersebut. [hpy]

Komentar

 
x