Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 15:41 WIB

Reshuffle Kabinet Jilid III Belum Layak Digulirkan

Oleh : Happy Karundeng | Senin, 10 April 2017 | 05:04 WIB
Reshuffle Kabinet Jilid III Belum Layak Digulirkan
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Politik Petrus Salestinus sangat tidak elok jika benar isu reshuffle kabinet jilid III terlaksana. Pasalnya pemerintahan Presiden Joko widodo baru berjalan tiga tahun.

"Sebetulnya tidak elok seorang kepala negara sering-sering melakukan reshufle kabinet, padahal usia pemerintahan baru berjalan belum 3 tahun tetapi reshufle kabinet sudah dua kali dilakukan dan akan menyusul reshufle yang ketiga," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (9/4/2017).

Ia menjelaskan, jika reshuffle tetap bergulir, dapat menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi belum sepenuhnya menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih putra terbaik bangsa ini memimpin kementerian negara sesuai dengan keahliannya.

"Presiden Jokowi memberi kesan bahwa penunjukan seorang menteri untuk membantu di kabinetnya masih ditentukan oleh Parpol pendukung pemerintahannya sehingga kualitas dan loyalitas menterinya menjadi tidak fokus pada bidang tugasnya dan kepada kepentingan Kabinet Kerja Presiden Jokowi," ulasnya.

Diberitakan sebelumhya, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mereshuffle atau memindahkan beberapa menteri di kabinet kerja. Reshuffle menteri jidi III dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi seusai pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2017 ini.

Beberapa menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia akan dipindah menjadi menteri Menteri Koordinator Perekonomian gantikan Darmin Nasution,

Selain itu nama Rini Soemarno juga belakangan disebut-sebut. Rini dikabarkan akan dipindah dari menteri BUMN menjadi Kepasa Staf Kepresidenan menggantikan posisi Teten Masduki.

Tak kalah menarik nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga terseret. Menteri Susi dikabarkan akan direshuffle Presiden Jokowi dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dan belum diketahui akan ditempatkan di posisi apa.

Tak hanya itu, posisi PAN di pemerintahan juga dikabarkan bakal dievalusi Presiden Jokowi. Pasalnya, kebijakan PAN belakangan berseberangan dengan pemerintah atau keinginan Presiden Joko Widodo.

Diantaranya mengenai dukungan pada calon kepala daerah DKI Jakarta. Hampir semua partai pendukung pemerintah, memberikan dukungannya pada Basuki-Djarot, hal beda dilakukan oleh PAN. Mereka mendukung calon lain melawan Basuki-Djarot.

Kemudian, PAN ngotot dengan hak angket untuk menurunkan Basuki Tjahaja Purnama dari gubernur DKI Jakarta. Padahal partai pendukung pemerintah menolak adanya hak angket tersebut. [hpy]

 
x