Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 05:26 WIB

Isu Reshuffle Terus Berhembus

Jokowi Dinilai Kumpulkan Financial Capital

Oleh : Happy Karundeng | Senin, 10 April 2017 | 03:06 WIB
Jokowi Dinilai Kumpulkan Financial Capital
Presiden Joko Widodo - (Foto: inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Politik UNJ Ubedillan Badrun menilai alasan yang paling masuk akal jika Presiden Joko Widodo mengguilirkan reshuffle kabinet jilid III tidak lain terkait putusan politis.

"Hampir tidak alasan buruknya kinerja kabinet untuk direshuffle kecuali alasanya sangat politis dan untuk mengumpulkan financial capital menghadapi pemilu serentak 2019," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (9/4/2017).

Ia menjelaskan alasan politis itu sangat kental melekat khususnya soal putusan politik partai pendukung pemerintah di Pilgub DKI 2017. Pilihan yang bersebrangan dengan Presiden bisa jadi pemicu jatah kursi di kabinet akan dipangkas.

"Misalnya sejumlah partai yang ada di kabinet arah politiknya sudah mulai berseberangan dengan Presiden, terutama terkait dukungan politik dalam pilkada DKI yang berseberangan," ulasnya.

Diberitakan sebelumhya, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mereshuffle atau memindahkan beberapa menteri di kabinet kerja. Reshuffle menteri jidi III dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi seusai pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2017 ini.

Beberapa menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia akan dipindah menjadi menteri Menteri Koordinator Perekonomian gantikan Darmin Nasution,

Selain itu nama Rini Soemarno juga belakangan disebut-sebut. Rini dikabarkan akan dipindah dari menteri BUMN menjadi Kepasa Staf Kepresidenan menggantikan posisi Teten Masduki.

Tak kalah menarik nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga terseret. Menteri Susi dikabarkan akan direshuffle Presiden Jokowi dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dan belum diketahui akan ditempatkan di posisi apa.

Tak hanya itu, posisi PAN di pemerintahan juga dikabarkan bakal dievalusi Presiden Jokowi. Pasalnya, kebijakan PAN belakangan berseberangan dengan pemerintah atau keinginan Presiden Joko Widodo.

Diantaranya mengenai dukungan pada calon kepala daerah DKI Jakarta. Hampir semua partai pendukung pemerintah, memberikan dukungannya pada Basuki-Djarot, hal beda dilakukan oleh PAN. Mereka mendukung calon lain melawan Basuki-Djarot.

Kemudian, PAN ngotot dengan hak angket untuk menurunkan Basuki Tjahaja Purnama dari gubernur DKI Jakarta. Padahal partai pendukung pemerintah menolak adanya hak angket tersebut. [hpy]

Komentar

 
x