Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 15:47 WIB

Resistensi Reshuffle Kabinet Dianggap Hal Biasa

Oleh : Happy Karundeng | Minggu, 9 April 2017 | 04:05 WIB
Resistensi Reshuffle Kabinet Dianggap Hal Biasa
Pengamat Politik Maksimus Ramses, Lalongkoe - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Politik Maksimus Ramses, Lalongkoe menilai jika isu reshuffle kabinet terealisasi dan Presiden melebur jatah dari PAN dan PPP pasti akan menimbulkan resistensi. Akan tetapi hal itu dianggap bukan sebuah maslah besar.

"Saya kira itu hal biasa dalam dinamika politik kita. Itu sudah biasa. Bahwa ada resisten itu juga hal biasa. Yang paling penting Presiden punya referensi dan alasan mengapa harus di leburkan," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (8/4/2017).

Ia pun tidak memungkiri jika isu ini bisa saja dimainkan jelang Pilgub DKI 2017. Apalagi langkah politik kedua partai itu berbeda dengan arah dukungan partai penguasa. Pdahal keduanya ada di koalisi partai pendukung pemerintah.

"Iya bisa jadi mas, ada korelasionalnya. Kita pernah ingat juga cuitan menteri agama sebelumnya yang justru timbulkan pro kontra di tengah masyarakat," ulasnya.

Diberitakan sebelumhya, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mereshuffle atau memindahkan beberapa menteri di kabinet kerja. Reshuffle menteri jidi III dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi seusai pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2017 ini.

Beberapa menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia akan dipindah menjadi menteri Menteri Koordinator Perekonomian gantikan Darmin Nasution,

Selain itu nama Rini Soemarno juga belakangan disebut-sebut. Rini dikabarkan akan dipindah dari menteri BUMN menjadi Kepasa Staf Kepresidenan menggantikan posisi Teten Masduki.

Tak kalah menarik nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga terseret. Menteri Susi dikabarkan akan direshuffle Presiden Jokowi dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dan belum diketahui akan ditempatkan di posisi apa.

Tak hanya itu, posisi PAN di pemerintahan juga dikabarkan bakal dievalusi Presiden Jokowi. Pasalnya, kebijakan PAN belakangan berseberangan dengan pemerintah atau keinginan Presiden Joko Widodo.

Diantaranya mengenai dukungan pada calon kepala daerah DKI Jakarta. Hampir semua partai pendukung pemerintah, memberikan dukungannya pada Basuki-Djarot, hal beda dilakukan oleh PAN. Mereka mendukung calon lain melawan Basuki-Djarot.

Kemudian, PAN ngotot dengan hak angket untuk menurunkan Basuki Tjahaja Purnama dari gubernur DKI Jakarta. Padahal partai pendukung pemerintah menolak adanya hak angket tersebut. [hpy]

 
x