Find and Follow Us

Selasa, 15 Oktober 2019 | 12:03 WIB

Jafar Hapsah Naik Mobil Mewah Hasil Duit e-KTP

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 3 April 2017 | 12:55 WIB
Jafar Hapsah Naik Mobil Mewah Hasil Duit e-KTP
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M. Nazaruddin - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan anggota DPR RI M. Nazaruddin membenarkan Jafar Hapsah sewaktu menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat ikut menikmati uang hasil korupsi e-KTP yang merugikan uang negara senilai Rp 2,3 triliun.

Menurut Nazar, Jafar menerima uang senilai USD 100 ribu. Uang itu diberikan oleh Anas melalui dirinya. Uang itu merupakan bagian dari sejumlah uang dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dari e-KTP.


"Jadi, waktu itu Pak Jafar baru jadi Ketua Fraksi Demokrat. Waktu itu ada uang e-KTP dikasi Mas Anas untuk Pak Jafar," kata Nazar untuk dua terdakwa Irman dan Sugihrato di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Pemberian uang itu saat Jafar baru menjadi Ketua Fraksi Demokrat menggantikan Anas. Saat itu, menurut Nazar, Jafar meminta uang untuk membeli mobil.

"Ruangan saya sebelahan, waktu itu Bang Jafar bilang mau beli mobil. Kemudian, Mas Anas bilang kasi saja 100.000 dollar AS," kata Nazar.

Dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto Jafar disebut menerima uang senilai USD 100 ribu. Jafar menerima uang tersebut pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Uang itu diberikan oleh Anas Urbaningrum yang sumbernya dari hasil korupsi proyek e-KTP yang telah membuat negara merugi Rp 2,3 triliun.

Setelah menerima uang itu, Jafar Hapsah menggunakan untuk membeli mobil mewah bermerek Toyota Land Cruiser dengan nomor Polisi B 1 MJH.

"(Diberikan pada) Mohammad Jafar Hapsah selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat sejumlah USD100.000 yang kemudian dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B 1 MJH," kata jaksa KPK Irene Putri saat membacakan surat dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2017).

Menurut jaksa KPK adanya pemberian itu menindaklanjuti kesepakatan sekira bulan September- Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni di gedung DPR RI, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). [rok]

Komentar

x