Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 19:20 WIB

Ipar Jokowi Ngaku Lupa Saat Dicecar Jaksa

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 20 Maret 2017 | 16:42 WIB
Ipar Jokowi Ngaku Lupa Saat Dicecar Jaksa
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Arif Budi Sulistyo selaku Direktur Operasional PT. Rakabu Sejahtera sering mengaku lupa pada saat Jaksa KPK menanyakan mengenai materi pertemuan yang diduga terkait penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia yang dimiliki Ramapaniker Rajamohanan Nair.

Adapaun Arif Budi yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo dihadirkan jaksa untuk membuktikan rangkaian peristiwa terkait keterlibatan dirinya dan para pejabat Ditjen Pajak dalam mengupayakan penghapusan pajak PT. EK Prima Ekspor Indonesia.

Awal pernyataan dari Arif yang mengaku lupa terkait sejumlah komunikasi antara dirinya dengan pejabat Ditjen Pajak. Meski begitu Arif mengakui pernah pernah melakukan pertemuan dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Dwijugiasteadi.

Pertemuan itu berlangsung sekitar bulan September 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Namun, ia mengklaim tak mengingat detail rangkaian pertemuan yang juga turut dihadiri pengusaha Rudi Prijambodo itu.

"Saya lupa pak," kata Arif menjawab yang ditanyakan oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Jaksa pun tidak percaya begitu saja dengan keterangan Arif. Meski berulang jaksa KPK menanyakan materi pertemuan, Arif tidak menjelaskan dengan detail. Hanya saja dia mengakui adanya pertemuan untuk bahas mengenai pajak PT E.K Prima.

"Saya tanyakan Pak Ken, apa saja (syarat) tax Amnesty," kata Arif.

Dalam kesempatan ini, Arif tak membatah kenal Bos EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair yang saat ini menjadi terdakwa suap penjabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Menurut Arif perkenalan antara dia dengan Rajamohan lantaran sama-sama sebagai pengusaha di Surakarta (Solo). "Kenal (terdakwa Rajamohan) sebagai pengusaha sejak tahun 2008," kata Arif.

Dikonfirmasi jaksa dengan data sadapan soal pajak PT EKP, Arif terdiam. Setelah itu Arif kukuh mengaku tidak tahu masalah pajak Rp78,8 miliar yang tengah dihadapi oleh perusahaan PT EKP. Arif berkelit hanya mengetahui Rajamohan ingin ikut tax amnesty, namun terkendala.

"Tidak benar (saya tahu masalah pajak EKP). Yang saya tahu Pak Mohan permasalahan tax amnesty. Saya baru tahu kemarin (saat diperiksa KPK masalah) EKP. Waktu itu saya bertemu Pak Mohan, dia cerita sampai saat ini belum bisa tax amnesty karena dalan pengurusan dihambat," kata Arif.

Namun dia tidak menjelaskan siapa yang hambat tax amnesty itu. Arif justru berdalih tak membahas sedetail itu bersama Rajamohan. "Saya tidak tanya sedetail itu," kata Arif.

Namun saat dicecar alasan dia mengirim beberapa dokumen PT EKP pada Handang Soekarno melaui pesan applikasi whatsApp, Arif kembali terdiam. Arif sempat ditanyai lagi dengan pertanyaan sama, dan dijawab sedikit terbata-bata.

"Karena Pak Handang pernah menolong saya mengajukan tax amnesty. Jadi pak Mohan yang meminta tolong apakah ada yang bisa menolong saya soal tax amnesty. Makanya saya kasih nomor Pak Handang (ke Rajamohan)" ujarnya.

Dalam dakwaan yang disusun tim Jaksa KPK untuk Mohan, disebutkan bahwa Arif pernah menghubungi Mohan dan menanyakan perkembangan tax amnesty yang dijawab Mohan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Haniv.

Haniv dimaksud adalah Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Hal itu terkonfirmasi oleh Haniv. Namun Arif membantah pernah berkomunikasi dengan Haniv, termasuk saat Arif berdasa di kantor Dirjen Pajak Kemenkeu.

Oleh Jaksa KPK, dikatakan juga Arif pernah mengirimkan dokumen PT EKP dalam pengurusan pajak PT EKP melalui whats App ke Handang. Intinya, dokumen itu diminta agar diteruskan kepada Dirjen Pajak dan membantu selesaikan persoalan pajak EKP.

"Apapun Keputusan Pak Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan Pak. Suwun," begitu petikan bunyi pesan wasap Arif seperti tertuang dalam dakwaan Jaksa KPK.

Handang pun menyanggupinya dan segera mengkabari Arif bila ada perkembangan. "Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk," kata Handang sebagaimana dikutip dari dakwaan Mohan.

Menindaklanjuti itu, Rajamohan akhirnya menemui Haniv dan meminta pencabutan pengukuhan PKP dengan tagihan pajak tahun 2014 sebesar Rp36.876.570.880 dan tahun 2015 sebesar Rp22.406.967.720.

Usai bersaksi, Arif langsung diminta keluar ruang sidang oleh hakim. Namun dirinya tak mau berkomentar. Dengan diapit tiga orang yang diduga merupakan ajudannya, Arif langsung dibawa menerobos awak media menuju ruang saksi.[jat]

 
x