Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 April 2017 | 09:55 WIB

Ipar Jokowi Akui Bantu Urus Tax Amnesty E.K Prima

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 20 Maret 2017 | 15:08 WIB
Ipar Jokowi Akui Bantu Urus Tax Amnesty E.K Prima
Arif Budi Sulistyo - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Arif Budi Sulistyo yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo mengakui, pernah membantu pengurusan Tax Amnesty (pengampunan pajak) PT E.K Prima Ekspor Indonesia punya Ramapaniker Rajamohanan Nair.

Menurut dia, bantuan itu diberikan karena pernah menyelesaikan permasalahan soal Tax Amnesti PT Rakabu Sejahtera. Dengan begitu, Arif Budi menepis ikut membantu pengurusan penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia yang berujung penyuapan pada Kasubdit Pajak Bukti Permulaan Kemenkeu Handang Soekarna.

"Jadi pada waktu Mohan (Ramapaniker Rajamohanan Nair) minta bantuan pengurusan TA (Tax Amnesty) saya punya pengalaman dibantu oleh Handang," kata Arif saat bersaksi untuk terdakwa Mohan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Atas pengalaman itu sebagai sesama pengusaha dirinya memberikan bantuan terkait pengurusan Tax Amnesty terhadap Mohan. Dia pun menyarankan memberikan data-data soal Tax Amnesty.

"Saya waktu itu permah ketemu, akan lebih baik kalau Pak Mohan segera mengirimkan datanya," ujar Arif Budi.

Mendapat jawaban itu, hakim anggota pun mencecar Arif apakah dirinya pada saat itu pernah menyampaikan sesuatu ke Handang. Arif pun menepis hal itu.

Menurut Arif hal itu tidak pernah dilakukan. Dia mengklaim hanya mengirimkan dokumen perusahaan milik Mohan yang terjadi di Solo.

"Saya hanya kirimkan dokumen kepada Hadang. Waktu itu saya sampaikan apapun keputusan Pak Dirjen (Pajak Ken) mudah-mudahan yang terbaik buat Pak Mohan," ujar dia.

Nama Arif muncul dalam surat dakwaan Rajamohanan. Dia didakwa memberikan suap Handang senilai Rp1,9 miliar. Uang tersebut merupakan bagian dari janji total suap Rp 6 miliar. Suap itu ditujukan supaya pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia senilai Rp78 miliar dihapus.

Arif dalam dakwaan disebut pernah meminta Handang melalui temannya sekaligus Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Muhammad Hanif untuk bertemu. Handang kemudian mengabulkan permintaan Arif yang juga kenal dengan Rajamohanan.

"Pada tanggal 22 September 2016, Muhammad Haniv bertemu dengan Handang Soekarno kemudian Muhammad Haniv menyampaikan keinginan Arif Budi Sulistyo supaya dipertemukan dengan Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak. Keesokan harinya tanggal 23 September 2016 Handang Soekarno mempertemukan Arif Budi Sulistyo dengan Ken Dwijugiasteadi di Lantai 5 Gedung Dirjen Pajak," kata jaksa KPK saat sidang dakwaan.

Pertemuan itu berbuntut keputusan yang menguntungkan perusahaan Rajamohanan. Yakni, penghapusan tunggakan kewajiban pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia senilai Rp52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

"Selanjutnya Muhammad Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP- 07997/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 2 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor : 00270/107/14/059/16 tanggal 06 September 2016 masa pajak Desember 2014 atas nama Wajib Pajak PT EKP dan Surat KeputusanNomor:KEP- 08022/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 3 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor : 00389/107/14/059/16 tanggal 06 September 2016 masa pajak Desember 2015 atas nama Wajib Pajak PT EKP, yang mana kedua surat keputusan tersebut diterima Terdakwa pada tanggal 7 November 2016," ungkap jaksa.

Sebelum diterbitkannya surat keputusan itu, perusahaan Rajamohanan yang terafiliasi dalam Lulu Group itu memang menghadapi persoalan pajak. Diantaranya terkait restitusi pajak sebesar Rp 3,5 miliar pada periode Januari 2012-Desember 2014. Kemudian permohonan atas restitusi itu diajukan pada 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.

Akan tetapi, permohonan restitusi itu ditolak lantaran PT EKP ternyata memiliki tunggakan pajak sebesar Rp52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015. Tunggakan itu sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN) tanggal 6 September 2016.

Selain itu, KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Dasar pencabut itu ditenggarai lantaran PT EKP tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan.

"Sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya," ujar jaksa.

Atas persoalan itu, Rajamohanan lantas meminta bantuan Muhammad Haniv selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus agar membatalkan tunggakan STP PPN tersebut. Kepada Rajamohanan, Haniv menyarankan agar PT EKP membuat surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam.

Nah setelah pertemuan di Lantai 5 Gedung Ditjen Pajak itu, Haniv memerintahkan Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait agar membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Diduga, titah tersebut merupakan arahan dari Ken.

Terkait upaya penghapusan pajak PT EKP, Rajamohanan menjanjikan Handang uang senilai Rp6 miliar. Namun, saat baru terjadi penyerahan pertama sebesar Rp1,9 miliar yang kemudian ditukarkan menjadi USD 148.500, Handang dan Rajamohanan ditangkap oleh petugas KPK.

Jaksa menyebut, pemberian uang sebesar Rp6 miliar itu tidak hanya untuk Handang. Sebagian uang, kata Jaksa, diperuntukan buat Muhammad Haniv.

"Terdakwa menegaskan bahwa uang yang akan diserahkan terdakwa sebesar Rp6 miliar, sudah termasuk untuk Muhammad Haniv," kata jaksa.[jat]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x