Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 Maret 2017 | 07:14 WIB
Hide Ads

KPK Garap 3 Pejabat Bea Cukai Tanjung Priok

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 20 Maret 2017 | 10:10 WIB
KPK Garap 3 Pejabat Bea Cukai Tanjung Priok
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan kepada Kepala Seksi Penyidikan I Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Aris murdyanto. Kemudian, Kepala Seksi Intelijen Kantor Pelayanan Utama Bea dan cukai Tipe A Tanjung Priok, Bagus Endro Wibowo.

"Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap Hakim Mahkamah Konstotusi (MK) untuk tersangka pemberi suap BHR (Basuki Hariman)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Penyidik juga memanggil Wawan Dwi Hermawan, Kepala Seksi Penindakan I Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Ida Johanna Leilani alias Lani, karyawati. "Dua orang itu juga diperiksa untuk tersangka BHR," ujar Febri.

Sebelumnya penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Bea Cukai dan menyita dokumen terkait impor daging perusahaan Basuki Hariman.

Selain itu beberapa karyawan di perusahaan Basuki juga beberapa kali bolak-balik diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam serangkaian pemeriksaan hari ini, penyidik ingin menggali soal kiprah usaha Basuki sebagai importir daging sapi.

Terutama mengenai kepentingan Basuki dalam uji materi UU No 40 tahun 2014 tentang Kesehatan dan Peternakan Hewan agar "digolkan" hingga berujung pada suap ke mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (PAK).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (PAK), Kamaludin (KM), sebagai perantara suap, dan pengusaha import daging, Basuki Hariman (BHR) beserta sekretarisnya, NG Fenny (NGF).

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [rok]

Tag

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x