Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 26 Maret 2017 | 00:34 WIB
Hide Ads

KPK Garap Wakil dan Anak Bupati Klaten

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 20 Maret 2017 | 09:59 WIB
KPK Garap Wakil dan Anak Bupati Klaten
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jual-beli jabatan di daerah setempat. Sri akan dimintai keterangan untuk tersangka Bupati Klaten Sri Hartini.

"Sri Mulyani akan dimintai keterangan sebagi saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini, Bupati Klaten)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Bersama Sri Mulyani, penyidik KPK juga memanggil anggota DPRD Klaten Andy Purnomo. Dia merupakan anak tersangka Bupati Klaten Sri Hartini. Pemeriksaan ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya Andy sering mondar-mandir diperiksa oleh KPK.

"Sama Andy Purnomo juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang sama," ujar Febri.

Kemudian penyidik juga memanggil saksi lain. Mereka adalah PNS Kabid Mutasi di BKD Kabupaten Klaten, Slamet, SH, M. SI, Anggota DPRD Klaten Eko Prasetyo, PNS Dinas Pertanian Klaten Nugroho Setiawan.

"Dan Edy Dwi Hananto, Nina Puspitasari (keduanya ajudan), Dina dari swasta, semua juga saksi kasus yang sama," papar Febri.

Sri Hartini hari ini juga dipanggil sebagai tersangka. Kuat dugaan saksi-saksi itu akan dikonfrontir oleh KPK. Sebab, saksi-saksi yang dipanggil berkaitan dengan kasus jual beli jabatan yang disangkakan kepada Sri Hartini.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, penyidik sudah memiliki bukti keterlibatan anggota DPRD Klaten Andy Purnomo dalam kasus jual beli jabatan di Pemkab setempat.

Andy merupakan anak dari Bupati Klaten Sri Hartini, tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Klaten diduga sebagai pihak pengepul suap. Sri menerima uang suap untuk memuluskan penerimaan atau mutasi PNS di Klaten.

"Kalau engga salah bukti (keterlibatan Andy Purnomo dalam kasus ini) kan udah cukup," kata Agus di Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Namun begitu pada saat dipertegas apakah sebagai pucuk pimpinan dirinya sudah teken sprindik untuk Andy. Agus mengisyaratkan dirinya akan segera meneken Sprindik itu.

"Belum (diteken Sprindik) tapi segera ada keputusannya," kata dia.

Sementara Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Andy ikut mengatur jual beli jabatan PNS Pemda Setempat. Bahkan penyidik KPK menyita uang Rp 3 miliar dari kamar Andy terkait kasus jual beli jabatan.

Kasus ini bermula saat KPK menangkap Sri Hartini yang juga Bupati Klaten dari PDIP. Dia ditangkap lantaran menerima duit suap terkait promosi atau mutasi jabatan PNS di Pemkab Klaten.

Dia ditangkap bersama tujuh orang lainnya. Penangkapan dilakukan di rumah dinas Hartini dan di rumah Sukarno, Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat, 30 Desember 2016. Tujuh orang termasuk Sri diantaranya ialah Suramlan (PNS), Nita Puspitarini (PNS), Bambang Teguh (PNS), Slamet (PNS, Kabid Mutasi), Panca Wardhana (Staf Honorer) dan seorang swasta, Sunarso serta Hartini sendiri.

Dari rumah dinas tersebut, ditemukan uang sebanyak Rp2 miliar yang tersimpan dalam dua kardus besar serta USD5.700 dan SGD2.035. Sementara dari rumah Sukarno, selain mengamankan pemilik rumah, juga disita barang bukti uang sebanyak Rp80 juta.

Penyidik KPK pun kembali melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Hartini, KPK kembali menyita uang sebesar Rp3,2 miliar. Uang Rp3 miliar diambil dari kamar Andy dan Rp200 juta dari kamar Hartini. Dalam kasus ini, Andy disinyalir menjadi pengepul uang suap dalam kasus yang menjerat sang ibundanya.

Saat ini, KPK baru menjerat dua orang tersangka yakni Sri Hartini yang diduga sebagai penerima suap dan Suramlan PNS yang diduga pemberi suap. Namun, KPK tak menutup kemungkinan akan mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus skandal jual-beli jabatan ini. [rok]

Tag

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x