Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 19:22 WIB

Kurang 5.000 PNS, Malang Keluhkan Pemerintah Pusat

Oleh : Fadhly Zikry | Minggu, 19 Maret 2017 | 00:00 WIB
Kurang 5.000 PNS, Malang Keluhkan Pemerintah Pusat
(Foto: inilahcom/ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengaku kekurangan 5.000 orang aparatur sipil negara (ASN) di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab setempat, terutama dibidang pendidikan.

"Agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, mau tidak mau banyak sekolah, khususnya SD yang mengangkat tenaga guru tidak tetap (GTT) atau honorer dengan gaji yang tidak manusiawi," kata Bupati Malang Rendra Kresna di Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/3/2017).

Jumlah SD di Kabupaten Malang sendiri berjumlah 1.500 SD, setiap sekolah hanya memiliki 2 hingga 3 guru ASN, selebihnya diisi oleh GTT.

Adapun gaji atau honor GTT rata-rata hanya sebesar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Padahal upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) mencapai Rp2,7 juta per bulan.

"Di Kabupaten Malang, satu ASN (PNS) melayani sekitar 400 orang. Dan, rasio itu semakin tidak ideal setelah dalam lima tahun terakhir ini tidak ada rekrutmen CPNS, padahal ASN yang pensiun di Kabupaten Malang rata-rata mencapai 400 hingga 500 orang per tahun," tuturnya.

Dia menambahkan, sebelumnya jumlah ASN di Kabupaten malang mencapai sekitar 22 ribu, sekarang hanya tinggal 16 ASN. Dia pun mengakui, kekurangan PNS itu berdampak positif pada anggaran, terutama dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. DAU Kabupaten Malang yang mencapai Rp16 triliun, sekitar Rp1,2 triliun diantaranya untuk gaji pegawai.

"Untungnya sumber pendapatan atau pemasukan dari berbagai sumber cukup besar, sehingga komposisi APBD menjadi lebih sedikit lega, yakni sebesar Rp3,6 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Rendra, saat ini perlu ada penelitian dan analisa terkait keberadaan dan kebutuhan ASN di setiap daerah. "Pemerintah pusat jangan gebyah uyah (dianggap sama semua), bahwa jumlah ASN sekarang ini terlalu gemuk, padahal setiap daerah kondisi dan kebutuhannya tidak sama. Saya berharap Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian tentang masalah ASN ini," tandasnya. [tar]

Tags

 
x