Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 03:56 WIB

Ini Strategi KPK Jerat Novanto di Kasus e-KTP

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 17 Maret 2017 | 19:47 WIB
Ini Strategi KPK Jerat Novanto di Kasus e-KTP
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut bersama-sama melakukan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elktronik (e-KTP) dengan Irman dan Sugiharto selaku pihak yang sudah menjadi terdakwa kasus ini.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebut, pihaknya sudah memiliki strategi menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Salah satunya adalah menunggu fakta persidangan kasus tersebut.

"Jadi kalau makin banyak informasi dalam sidang kami mendapatkan sesuatu tentu, saya tak bisa janjikan, tapi orang yang disebut namanya dalam Pasal 55 KUHP diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Bukan hanya Novanto, dalam surat dakwaan beberapa pihak juga ikut disebut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara Rp2,3 triliun itu. Antara lain adalah, Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, dan beberapa panitia lelang tender e-KTP tahun 2011-2013.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis kemarin, 16 Maret 2017, terkuak bahwa ada pertemuan-pertemuan antara Diah, Andi Narogong, Setya Novanto, serta kedua terdakwa untuk memakai jalur pintas dalam penganggaran proyek e-KTP.

Dikonfirmasi alasan penyidik belum juga menjerat Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR Andi Narogong dan Diah Anggraini, Laode kembali mengungkap bila pihanya punya strategi.

"Akan ada kaya haji lah, kloter pertama, kloter kedua dan kloter ketiga. Tapi kan enggak boleh juga cuma berdasar penyebutan di persidangan. Jadi kita sama-sama lihat saja mana yang paling lengkap buktinya, yang paling banyak keterangannya dan banyak mengetahui (kasus ini)," kata Laode.

Novanto saat menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR bersama-sama dengan Andi Narogong, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dimana dari nilai itu, 51 persen atau setara dengan Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan sisanya 49 persen atau setara Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan ke sejumlah pihak.

Nah, Novanto, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin dalam surat dakwaan disebut sebgai pihak yang mengatur pembagian itu.

Adapun pembagian itu adalah senilai Rp 574,2 miliar atau 11 persen sedianya akan diberikan ke Novanto dan orang dekatnya Andi Narogong. Dan senilai Rp 574,2 miliar atau 11 persen lain untuk Anas dan Nazar.

Kemudian, Rp 365,5 miliar atau 7 persen untuk pejabat Kementerian, Rp 261 miliar atau 5 persen untuk rekanan atau pelaksana proyek e-KTP.

Bukan hanya Novanto, sejumlah politikus Partai Beringin juga disebut ikut kecipratan uang haram itu. Antara lain Chaerumam Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Melcias Marchus Mekeng dan Ade Komarudin. [ton]

Tags

 
x