Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 19:50 WIB

Fitnah e-KTP, Mekeng Polisikan Nazaruddin & Andi

Oleh : Abdullah Mubarok | Kamis, 16 Maret 2017 | 21:00 WIB
Fitnah e-KTP, Mekeng Polisikan Nazaruddin & Andi
Ketua Komisi XI asal Golkar Melchias Markus Mekeng
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Merasa difitnah lantaran disebut menerima aliran dana dugaan korupsi e-KTP sebesar USD1,4 juta, Ketua Komisi XI asal Golkar Melchias Markus Mekeng bakal menempuh jalur hukum.

Melchi, sapaan akrab Melchias Markus Mekeng, bakal mengadukan dua nama ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin depan (20/3). Keduanya adalah M Nazaruddin dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Kalah tidak ada halangan, kita laporkan ke Bareskrim dua nama sementara. Nazaruddin dan Andi Narogong," paparnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Melchi merasa sangat geregetan dengan munculnya pernyataan yang menyebut dirinya menerima dana USD 1,4 juta saat menjabat ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Jelas saya ini difitnah. Ini sangat menyakitkan saya, istri, anak-anak, orang tua dan keluarga besar. Termasuk konstituen saya di NTT. Saya akan pertaruhkan sekuat tenaga. Demi memperjuangkan kebenaran yang saya yakini," tegasnya.

Ditegaskan Melchi, tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Andi Agustinus atau Andi Narogong. Selama menjadi anggota DPR periode 2009-2014, Melchi masuk Komisi XI yang pokok bahasannya soal keuangan, penerimaan negara dan perbankan, bukan urusan e-KTP.

Demikian pula saat menjabat Ketua Banggar DPR pada Juli 2010 hingga mengundurkan diri pada 12 Agustus 2012, dirinya bilang, tidak pernah membahas mega proyek e-KTP senilai Rp5,3 triliun.

"Kalau dikatakan Banggar DPR bisa memengaruhi proyek ini, jelas tidak benar. Ketika sudah disetujui pemerintah (kemendagri) dengan Komisi II DPR, Banggar tidak bisa otak-atik. Itu diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPR," paparnya.

Jadi, lanjut Melchi, sangat naif dan tak masuk akal untuk memberikan uang sebesar USD 1,4 juta kepadanya. Karena tidak ada kuasa Banggar DPR untuk menghentikan program tersebut.

"Saya menduga ada koruptor yang sudah terindikasi ada 6 orang dalam dakwaan, ingin mengambil uang sebanyak-banyaknya dari rekening penampungan hasil korupsi mereka dengan cara menjual nama saya sehingga ada justifikasi terhadap pengeluaran tersebut," ucap Melchi.[jat]

Tags

 
x