Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 05:18 WIB

Quo Vadis Dakwaan E-KTP

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 16 Maret 2017 | 18:55 WIB
Quo Vadis Dakwaan E-KTP
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Surat dakwaan terhadap dua terdakwa E-KTP Irman dan Soegiharto telah memunculkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara yang disebut merugikan uang negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Puluhan nama disebut menerima aliran dana dari proyek E-KTP. Sejumlah tokoh penting di politik muncul dalam dakwaan tersebut. Di samping itu setidaknya terdapat 14 nama yang mengembalikan uang suap ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Orang yang menerima uang suap E-KTP terbukti saat KPK melakukan penyidikan kemudian mengembalikan. Nah yang mengembalikan itu tidak menghapus tindak pidana," ujar Yenti Ganarsih di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Semestinya, kata Yanti, KPK menyebut dan mentersangkakan 14 orang yang mengembalikan uang suap E-KTP tersebut. Ia tidak mengetahui, apakah 14 orang yang mengembalikan uang tersebut termasuk nama-namayang masuk dalam dakwaan KPK. "Tinggal cari alat bukti lain dan saksi, dan jadikan tersangka," sebut Yanti.

Yanti mendorong agar KPK menerapkan pasal pencucian uang. Dia meyakini selagi ada alat bukti dan tindakan pidana korupsinya terjadi semestinya sanksi yang menerima suap E-KTP diterapkan secara maksimum. "Harus digunakan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar dilacak, uangnya dikembalikan dan pelakunya dimiskinkan," sebut Yanti.

Kedati demikian, ia tidak sepakat bila DPR menggelar hak angket terkait kasus ini. Mantan Panitia Seleksi (Pansel) KPK ini justru mendorong agar pengungkapan kasus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sementara dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak agar KPK mengungkap 14 nama yang disebut telah mengembalikan uang suap E-KTP. Ia menilai pengembalian uang hanyalah pencitraan semata. Menurut dia, penerimaan uang dilakukan pada 2010 namun tujuh tahun kemudian baru dikembalikan.

"Setelah 7 tahun disebut ada nama yang mengembalikan, saya tantang buka nama yang mengembalikan, itu pencitraan saja," sebut Fahri seraya menyayangkan dakwaan KPK yang menyebut nama kendati belum menerima uang.

Dalam kesempatan tersebut Fahri kembali menegaskan usulannya agar DPR menempuh jalan dengan melakukan hak angket terhadap kasus E-KTP. Ia mencontohkaan kejanggalan yang dilakukan KPK yang hingga saat ini belum mentersangkakan pihak yang disebut membagi uang. "Kalau kita buka kasus ini kan asik kita tonton," seloroh Fahri.

Dia mempersoalkan rujukan sumber KPK dari Nazarudin yang telah menjadi justice collaborator dalam perkara ini. Menurut dia, Nazarudin tidak tepat mendapat sematan justice collaborator. "Saya sebut Justice kalkulator. Semua yang berhubungan dengan keuangan dengan Nazarudin diancam," ungkap Fahri.

Sementara dalam persidangan E-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017), mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak menampik bila dirinya menerima uang dari Afdal Noverman. Namun uang tersebut berupa pinjaman yang sama sekali tidak terkait dengan proyek E-KTP. Uang tersebut, aku Gamawan, digunakan untuk membeli sebidang tanah dan untuk berobat dirinya.

Dalam surat dakwaan disebutkan Gamawan Fauzi disebut menerima 4,5 juta dollar AS atau sekira Rp60 miliar. Pada Maret 2011, pengusaha pelaksana proyek E-KTP Andi Narogong memberikan uang sebesar 2 juta dollar AS dan 50 juta kepada Gamawan Fauzi melalui Afdal Noverman. [mdr]

Komentar

 
x