Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 April 2017 | 19:03 WIB

Urgensi Awasi KPK di Kasus E-KTP

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 15 Maret 2017 | 16:13 WIB
Urgensi Awasi KPK di Kasus E-KTP
Gedung KPK - (Foto: inilahcom/Agus Priatna)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki pekerjaan besar yakni mengungkap kasus E-KTP yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini. Belajar dari kasus lampau, KPK harus diawasi agar tak panas di awal, namun tak jelas di penyelesaian.

Langkah KPK mengungkap kasus E-KTP banyak mendapat dukungan dari publik. Dukungan itu dapat dipahami setelah beberapa saat, kinerja KPK tampak melempem. Ini disebabkan, belajangan KPK justru banyak mengungkap kasus kecil dan hanya memiliki dimensi lokal di daerah. Padahal, KPK sebagai lembaga anti rasuah sejak awal didesain sebagai lembaga antikorupsi untuk mengungkap kasus berskala besar.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra DPR RI Muhammad Syafii mengingatkan kinerja KPK harus diawasi khususnya terkait pengungkapan kasus E-KTP. "Karena sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum di KPK saat ini melenceng seperti audit BPK yang merupakan lembaga yang diatur dalam konstitusi tapi tidak diakui oleh KPK, seperti dalam kasus RS Sumber Waras," ujar Syafiii saat ditemui usai sidang paripurna DPR, Rabu (15/3/2017).

Lebih lanjut Romo Syafii, demikian ia kerap disapa, ini menyebutkan KPK harus dikawal dalam pengungkapan kasus E-KTP. Menurut dia, publik harus belajar dari beberapa kasus besar yang sempat ditangani KPK namun tidak jelas ke mana juntrungannya.

"Kita ingatkan kerja KPK jangan lagi seperti dalam menangan kasus besar lainnya yakni main mata dengan penguasa. Seperti kasus reklamasi pantai Jakarta Utara maupun kasus pembelian lahan RS Sumber Waras," ingat politisi asal Sumatera Utara ini.

Oleh karena itu, Romo Syafii mengaku pihaknya setuju dengan usulan Fahri Hamzah tentang usulan hak angket DPR untuk mengungkap kasus E-KTP ini. Menurut dia, hak angket dapat dijadikan alat untuk menekan KPK agar sesuai melakukan penegakan hukum dengan benar. "Jadi hak angket bukan untuk melindungi tetapi untuk menekan agar pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada tebang pilih," cetus politisi Partai Gerindra ini.

Sementara terpisah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera mengatakan pengawasan terhadap KPK lebih baik tetap melalui mekanisme yang normal melalui Komisi III DPR RI. "Tetap kalau ada yang luar biasa, baru masuk ke hak angket. Jadi kalau sekarang bicara angket masih terlalu pagi," sebut Andreas

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewacanakan agar DPR menempuh jalan hak angket dalam merespons kasus E-KTP. Alasannya, dalam kasus ini banyak kejanggalan yang dijumpai. Selain itu, Fahri juga mendorong agar Agus Rahardjo mengundurkan diri dari posisi Ketua KPK. Ia beralasan, dalam kasus E-KTP ini ada konflik kepentingan pada diri Agus Rahardjo. [mdr]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x