Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 18 Desember 2017 | 08:27 WIB

Implikasi Politik Golkar & Novanto di Kasus E-KTP

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 13 Maret 2017 | 19:58 WIB
Implikasi Politik Golkar & Novanto di Kasus E-KTP
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kasus korupsi E-KTP menyeret sejumlah politisi Partai Golkar, bahkan ketua umumnya, Setya Novanto disebut dalam kasus ini. Selain elit partai, Partai Golkar juga disebut kecipratan uang proyek negara tersebut sebesar Rp150 miliar. Partai Beringin kini tak luput digoyang E-KTP.

Penyebutan nama Ketua Umum Partai Golkar ini tentu menjadi persoalan serius. Apalagi posisi Ketua Umum Partai menjadi simbol sebuah partai politik. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum terkait penyebutan nama Ketua Umum Partai Golkar dan Partai Golkar yang disebut menerima suap dalam kasus E-KTP.

"Itu kan (penyebutan Golkar menerima uang E-KTP) mengganggu, apalagi ke depan momen politik cukup banyak dan besar sehingga dari awal kita harus melakukan klarifikasi, tabayun tentang masalah ini," ujar Idrus di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/3/2017).

Hal yang sama, kata Idrus, pihaknya juga akan mengklarifikasi terkait penyebutan nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam dakwaan terhadap dua terdakwa kasus E-KTP Sugiharto dan Irman. "Saya kira sudah pasti semuanya, karena Pak Novanto selaku ketua umum adalah simbol partai sehingga mau tidak mau DPP Partai Golkar mengawal proses hukum itu disertai dengan langkah-langkah agar proses hukum berjalan dengan baik," cetus Idrus.

Kendati demikian, Idrus membantah bila langkah Partai Golkar sebagai bentuk mempersoalkan dakwaan dari KPK. Menurut dia, Partai Golkar hanya berkepentingan untuk melakukan klarifikasi terkait dengan penyebutan nama Partai Golkar dan Ketua Umumnya dalam dakwaan kasus E-KTP. Tujuannya agar tidak ada anggapan yang tidak tepat.

Kasus yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar ini tentu menjadi bola panas di internal Partai Golkar. Potensi perkara hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar ini terbuka untuk dibawa ke ranah politik praktis. Apalagi, sebagaimana maklum, dinamika politik di internal Partai Golkar selama ini cukup dinamis.

Namun, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mewanti kader Partai Golkar agar tetap solid dalam barisan Partai Golkar. Ia mengingatkan posisi Partai Golkar sebagai partai ide. "Partai Golkar adalah the party of ideas seperti yang selama ini kita tumbuh dan kembangkan. Jangan sampai kita hanya berpikir pragmatis, hanya mencari posisi atau jabatan, dan setiap ada persoalan langsung berpikir untuk diselenggarakannya Munaslub," ujar Aburizal akhir pekan lalu.

Sinyalemen dini Aburizal Bakrie di internal Partai Golkar agar tidak mendorong Munaslub Partai Golkar bisa dipahami. Karena memang secara politik, dinamika di internal Partai Golkar cukup dinamis. Apalagi, situasi politik Partai Golkar baru terkonsolidasi setelah sebelumnya terpecah menjadi dua kubu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Kendati demikian, sumber INILAH.COM di Parlemen mengungkapkan informasi yang berbeda soal kondisi di internal Partai Golkar. Kasus- E-KTP yang menyeret Setya Novanto, menurut sumber tersebut, justru dijadikan pintu masuk untuk menggalang pergantian Ketua Umum Partai Golkar. "Jadi mencuatnya kasus E-KTP ini tidak terlepas dari dinamika di tubuh Partai Golkar. Lewat kasus ini ada upaya mobilisasi vertikal di internal Goolkar," ungkap sumber tersebut.

Sumber tersebut mengungkapkan, tokoh-tokoh gaek Partai Golkar juga turun gunung untuk mengkondisikan rencana reformulasi di kepemimpinan Partai Golkar. "Sesepuh Partai Golkar juga ikut cawe-cawe untuk mengkondisikan hal ini," tambah sumber tersebut.

Informasi tersebut perlu diuji kesahihannya. Hanya saja, sejak kasus ini mencuat, Setya Novanto telah mewanti kadernya untuk tetap solid. Begitu juga Aburizal Bakrie, sehari setelah penyebutan nama Novanto dalam dakwaan kasus E-KTP memberi peringatan agar tidak ada Munaslub. Jika mencermati pernyataan sejumlah elit Golkar tersebut justru seperti menggambarkan dinamika yang tak biasa di partai berlambang beringin tersebut. [mdr]

Komentar

 
x