Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 29 April 2017 | 04:53 WIB

Kasus E-KTP, Bukti Sistem Antikorupsi Gagal

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 10 Maret 2017 | 19:10 WIB
Kasus E-KTP, Bukti Sistem Antikorupsi Gagal
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kasus dugaan korupsi E-KTP yang merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun melibatkan tiga unsur sekaligus yakni eksekutif, legislatif dan kalangan swasta. Pola pakem yang kerap terjadi. Ini membuktikan pembentukan sistem antikorupsi gagal dilakukan.

Puluhan nama diduga terlibat dalam kasus E-KTP ini. Secara kasuistik, pola korupsi dalam kasus E-KTP ini tidak jauh berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Di sisi lain, penindakan hukum yang dilakukan KPK selama ini nyaris tidak memberi efek jera bagi lainnya untuk tidak melakukan tindakan koruptif.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Rahmat Saputra menyebutkan praktik korupsi E-KTP harus dijadikan titik tolak untuk melakukan perubahan dalam pengadaan barang dan jasa serta mengubah strategi pemberantasan korupsi.

"Dalam pengadaan barang dan jasa, penyelenggara harus memastikan peserta dan pemenang tender memiliki jejak rekam dan kualifikasi sesuai ketentuan," ujar Rahmat di Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Lebih lanjut Rahmat menyebutkan kasus E-KTP juga membuktikan sistem antikorupsi yang merupakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal terbentuk. "KPK terus melakukan penindakan, tetapi di saat bersamaan, sistem antikorupsi juga tak kunjung terbentuk. Kita harus sampaikan, KPK belum berhasil membentuk sistem antikorupsi di lembaga publik," tegas Rahmat.

Menurut dia, pencegahan yang salah satunya menjadi tugas KPK, belum melembaga dan terbentuk. Rahmat meminta agar KPK lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dalam pencegahan. "Di saat korupsi masih terus terjadi di lembaga-lembaga publik, itu berarti KPK belum optimal dalam fungsinya untuk mencegah korupsi. Ini yang kadang alpa dipikirkan," kritik dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Sementara terpisah, Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan kasus korupsi E-KTP menunjukkan kasus ini berjalan secara sistematis. "Sampai-sampai pemufakatan jahat sudah ada bahkan sebelum proses pembahasan normal anggaran yang dilakukan oleh Komisi dan Banggar," tegas Lucius.

Ia juga menilai kasus korupsi E-KTP ini juga berjalan sistematis. Ia menduga, besar kemungkinan pihak yang terlibat dalam kasus ini bisa melebihi dari nama-nama yang saat ini beredar di publik.

"Saya juga menduga bahwa penikmat aliran dana juga tak hanya terbatas pada orang per orang saja. Dugaan keikutsertaan elit partai dalam pemufakatan awal membuka peluang keterlibatan institusi seperti partai politik di dalam kasus ini," ujar Lucius. [mdr]

x