Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 19:45 WIB

Yusril Nilai Jaksa Harus Punya Bukti Soal Dahlan

Oleh : - | Senin, 6 Maret 2017 | 16:39 WIB
Yusril Nilai Jaksa Harus Punya Bukti Soal Dahlan
Kuasa Hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kuasa Hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mendapatkan bukti baru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian keuangan negara dalam pengadaan mobil listrik.

"Hal itu terkait adanya 'keadaan baru' berupa ada perubahan dalam perundang-undangan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar pidana pada angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016," kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/3/2017).

Dia menjelaskan sebagaimana diatur dalam SEMA itu bahwa mengenai ada tidaknya kerugian negara harus didasarkan atas hasil pemeriksaan keuangan atau audit pengelolaan keuangan negara yang oleh BPK sebagai instansi yang memiliki kewenangan konstitusional dinyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat atau Satuan Perangkat Kerja Daerah tidak memiliki kewenangan konstitusional menyatakan atau menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

"Sehingga terhomon sebelum menetapkan pemohon menjadi tersangka harus terlebih dahulu mendapatkan bukti baru dari BPK RI yang diperuntukkan bagi pembuktian dalam pengadilan mengenai kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi program mobil listrik," kata Yusril.

Yusril menilai dengan ketentuan tersebut maka dalam kerugian keuangan negara dalam program mobil listrik itu bukan bukti yang didapat dari instansi lain seperti BPKP atau inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak memiliki kewenangan konstitusi untuk men-declare adanya kerugian keuangan negara.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan.

Dalam sidang tersebut, Kuasa Hukum Dahlan Iskan membacakan tujuh petitum yang diajukan dalam sidang praperadilan tersebut.

Dahlan Iskan sendiri mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Kejaksaan Agung RI Cq. Jaksa Agung RI Cq.[jat]

 
x