Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 00:36 WIB

Investasi Saudi, Antara Harapan dan Realisasi

Oleh : Ahluwalia | Selasa, 28 Februari 2017 | 14:34 WIB
Investasi Saudi, Antara Harapan dan Realisasi
Raja Salman bin Abdulaziz - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta --- Masyarakat dan pemerintah menunggu realisasi rencana investasi Kerajaan Saudi bernilai miliaran dolar di Indonesia. Jangan sampai kunjungan Raja Salman tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Realisasi investasi sedikitnya US$ 15 miliar itu penting, agar euphoria atas kunjungan Raja Salman tidak percuma belaka. Apalagi Indonesia sangat butuh realisasi investasi tersebut.

Pengalaman dari China, justru membuat kita bisa belajar pahit. Terbukti investasi dari China baru banyak janji, bukan bukti dan realisasi. RRC memberi bukti kepahitan tadi. Bagaimana kelak dengan Saudi?

Dalam hal ini, Raja Salman membawa rombongan "jumbo" sekitar 1.500 orang yang terdiri dari para pejabat tinggi dan keluarga Dinasti Al-Saud.

Rombongan besar ini diangkut enam pesawat Boeing dari berbagai tipe, seperti Boeing 747-400 dan 737-800.

Dalam konteks investasi migas dan nonmigas di Indonesia, Saudi diharapkan realisasinya. Mengapa?

Dalam konteks migas, Saudi Aramco adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Arab Saudi yang berbasis di kota Dhahran.

Perusahaan ini memiliki nilai antara US$ 1,25 triliun hingga US$ 10 triliun sekaligus menjadikannya perusahaan paling berharga di dunia.

Saudi Aramco memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia yaitu sebesar 260 triliun barel. Perusahaan ini juga memiliki produk harian terbesar di dunia.

Pada 2013, produksi minyak mentah Aramco mencapai total 3,4 miliar barel dari 100 ladang minyak dan gas yang dikelolanya di Arab Saudi.

Aramco berkomitmen menanamkan modal sebesar US$ 7 miliar atau sekitar Rp 93,5 triliun dalam proyek kilang minyak raksasa di Malaysia. Bagaimana di Indonesia?

Dunia terus berubah. Indonesia merupakan salah satu alternatif Saudi setelah Riyadh kecewa terhadap AS.

Kekecewaan Riyadh bisa dilihat setelah sejumlah investornya menarik dana sebesar US$ 200-US$ 300 miliar dari AS dan sisanya masih menunggu perkembangan. (South Front, 17/12/16)

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pada 2050 Indonesia diramalkan akan masuk empat besar raksasa ekonomi dunia sangat berpotensi menjadi alternatif bagi para investor Saudi. Ahli Timur Tengah FIB-UI Yon Machmudi PhD mencatat, investasi Saudi di AS juga tergolong besar yaitu mencapai US$ 600 miliar.

Baru-baru ini, Departemen Keuangan AS membuka informasi tentang nilai utang AS kepada Saudi yang mencapai US$ 116,8 miliar atau sekitar Rp1.551 triliun (CNN, 17/5/16). Perubahan politik di AS, terutama sejak Trump berkuasa, menyebabkan kerajaan Saudi dan para investornya merasa tidak nyaman dan mulai memindahkan dana mereka.

Kemarahan Saudi ditumpahkan kepada AS ketika negara ini berusaha mengesahkan Undang-Undang tentang terorisme yang memberikan kesempatan kepada keluarga korban September 11 menuntut Saudi bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Pihak kerajaan pun mengancam menarik dananya dari AS.

Oleh sebab itu, bagi Asia Tenggara, kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan rombongan besarnya ke Indonesia (dan Malaysia), menjadi momentum yang sangat berharga.

Dalam konteks kepentingan Jakarta, sudah empat puluh tahun lebih berlalu, kunjungan terakhir pemimpin Saudi ke Indonesia adalah Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud yang dilakukan pada 1970.

Artinya, kita memerlukan 4 dekade agar Raja Arab Saudi bersedia berkunjung, padahal bangsa Indonesia setiap saat berkunjung ke Arab Saudi. Bahkan Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi yang ditulis di papan petunjuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Partisipasi Saudi Arabia di Indonesia mulai terbuka sejak tahun 2016 ketika salah satu BUMN-nya Saudi Aramco menjadi peserta tender proyek upgrading kilang minyak yang dilakukan Pertamina. Dalam proyekupgrading enam kilang minyak bernilai US$ 25 miliar itu, Saudi Aramco memenangkan proyek kilang Cilacap dengan nilai kontrak US$ 5 miliar (Rp 68 triliun).

Setelah pada 23 Mei 2016 ditandatangani basic engineering antara Pertamina dengan Saudi Aramco, maka pada 26 November 2015 proyek dimulai secara definitif. Jadwal pertama adalah menyelesaikan terms upgrading refinery development master plan (RDMP) pada awal 2017. Berikutnya adalah studi basic engineering design (BED) dan kemudian pada tahun 2018 menyelesaikan front-end engineering design (FEED). Konsruksi fisik dimulai paling lambat pada 2019 dengan harapan pada 2021 sudah produksi.

Saat proyek dengan Aramco selesai, kapasitas kilang Cilacap ditargetkan menjadi 400 ribu bpd dari 348 ribu bph saat ini. Pembagian sahamnya 55 persen Pertamina dan 45 persen Saudi Aramco. Di kilang Cilacap ini BBM yang dihasilkan adalah standar euro 5 atau menjadi kilang paling modern di Asia Tenggara.

Pada saat selesainya proyek RDMP Cilacap, maka total utang USD 5 miliar dari Saudi Aramco akan sempurna terjadi. Babak baru dunia perhutangan negara akan dimulai dan tidak tertutup kemungkinan industri dan korporasi Indonesia juga akan berhutang dari negara petro dollar tersebut.

Pada saat ini total akumulasi utang Indonesia sudah mencapai Rp 3.466,9 triliun (US$ 258,04 milliar) atau telah mencapai 27,5 persen dibanding PDB. Tren kenaikan utang sudah menyalakan lampu kuning karena selalu bergerak naik.

Jika pada tahun 2012 rasio utang terhadap PDB masih 23 persen, maka berangsur naik pada tahun 2013 (24,9 persen), 2014 (24,7 persen), 2015 (27,4 persen) dan menjadi 27,5 persen pada tahun 2016. Memang masih jauh dari ambang batas yang ditentukan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yaitu maksimal 60 persen PDB, betapapun tren kenaikannya sangat menakutkan. Ironisnya, Saudi yang memiliki keterikatan emosional justru tidak pernah ada dalam list pemberi utang terbesar.

Harapan bangsa kita, dengan kedatangan Raja Salman, maka utang yang diberikan Saudi tidak berhenti pada proyek RDMP Cilacap. Dalam kurun waktu 2016-2021 Saudi juga memberikan kontribusi dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan total Rp 335 triliun. Jika demikian yang terjadi, maka komposisi utang dari Saudi Arabia mencapai 9,66 persen atau negara terbesar pemberi utang Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR, 2016), ada 10 negara pemasok utang terbesar dalam skema bilateral yang akumulasinya Rp 347,18 triliun, dan Saudi Arabia tidak ada dalam list tersebut. Negara tersebut adalah (1) Jepang dengan pinjaman Rp 224,62 triliun, (2) Prancis Rp 26 triliun, (3) Jerman Rp 22,08 triliun, (4) Korea Selatan Rp 19,88 triliun, dan (5) China Rp 12,36 triliun. Berikutnya adalah (6) Amerika Serikat Rp 10,99 triliun, (7) Australia Rp 7,76 triliun, (8) Spanyol Rp 3,89 triliun, (9) Rusia Rp 3,63 triliun, dan (10) Inggris Rp 3,53 triliun.

Kendati ditambah dengan pinjaman multilateral dari lembaga keuangan internasional, pun lembaga keuangan Saudi Arabia tidak tampak ada. Pemberi utang terbesar dalam skema ini adalah Bank Dunia dengan Rp 225,93 triliun disusul Asian Development Bank (ADB) Rp 120,25 triliun. Bahkan pemberi utang dalam kategori dari bank komersial, bank-bank komersial asal Saudi juga enggan dalam list pemberi utang bagi Indonesia. Bank komersial asal AS tercatat terbesar memberikan utang mencapai Rp 9,86 triliun disusul bank komersial asal Singapura dengan Rp 8,28 triliun. Kalau Saudi yang menjadi pemberi utang, maka revolusi teori hutang akan menjadi bahasan menarik di Indonesia. Benarkah?

Dalam sejarahnya, Saudi tidak pernah memaksakan mata uangnya riyal untuk dasar perhitungan, dan bahkan proyek-proyek Saudi di Indonesia dikerjakan bukan oleh orang-orang Saudi.

Oleh sebab itu, kalau Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia, tentu karunia maha besar itu sangat bermakna bagi ekonomi-politik Asia Tenggara. Dan tentu saja realisasi komitmen investasi Saudi di Indonesia menjadi kunci, karena NKRI ini adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Tentu realisasi itu bisa bertahap sesuai skala prioritas.

Sekali lagi, realisasi investasi Saudi di Indonesia menjai kunci hubungan kerjasama kedua negara. Bangsa kita butuh bukti realisasi, bukan janji. Setidaknya itu pula harapan Presiden Jokowi (berbagai sumber)

 
Embed Widget

x