Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 08:45 WIB

Seusai Pilkada, Hak Angket 'Ahok Gate' Suram

Oleh : R Ferdian Andi R | Sabtu, 18 Februari 2017 | 01:18 WIB
Seusai Pilkada, Hak Angket 'Ahok Gate' Suram
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pilkada DKI Jakarta telah usai pada 15 Februari 2017 dan menghasilkan dua kandidat masuk dalam putaran kedua yakni pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Bagaimana peluang angket "Ahok Gate" yang sudah digulirkan di DPR?

Pilkada DKI Jakarta dipastikan akan digelar dua putaran. Dua pasangan kandidat yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandi dipastikan maju dalam putaran kedua. Di saat bersamaan, DPR RI telah menggulirkan usul hak angket terkait "Ahok Gate" . Usulan ini terkait dengan langkah pemerintah yang mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Polemik muncul lantaran perbedaan pandangan dalam memahami pasal 83 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pemerintah bersikukuh mengaktifkan Ahok karena memahami, penonaktifan tersebut menunggu tuntutan jaksa dengan tuntutan lima tahun.

Namun sebaliknya, pihak yang menolak pengangkatan Ahok berpendapat pasal 83 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 secara tegas disebutkan kepala daerah harus dinonaktifkan dari jabatannya tanpa meminta persetujuan DPRD bila kepala daerah mendapat ancaman hukuman minimal lima tahun. Di kelompok ini, setidaknya terdapat empat fraksi di DPR RI yang mengusulkan hak angket "Ahok Gate".

Wakil Ketua DPR RI dari Fahri Hamzah mengatakan usulan fraksi-fraksi di DPR RI terkait usulan "Ahok Gate" telah dijadwalkan dibahas di Badan Musyawarah untuk dibawa ke sidang paripurna. Hanya saja, Fahri menyebutkan proses politik di DPR tidak sebentar. Karena menurut Fahri, sidang paripurna hanya membacakan usulan saja.

"Lalu ada jeda untuk persetujuan hingga lobi untuk siapa yang setuju dan yang nggak, akan panjang itu akan cukup panjang," kata Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Bila merujuk jadwal sidang di DPR, pada 24 Februari 2017 mendatang DPR mulai memasuki masa reses selama dua pekan. Dengan kata lain, besar kemungkinan usulan hak angket "Ahok Gate" baru bisa dirapatkan kembali usai DPR masuk kembali pasca-reses atau pekan kedua bulan Maret.

Dengan kata lain, proses politik angket "Ahok Gate" masih lama. Di samping persoalan waktu yang tidak sebentar, persoalan kontalasi dan dinamika politik menjelang Pilkada DKI Jakarta tahapan kedua tentu akan memberi pengaruh konkret terkait usulan angket.

Sejumlah partai politik yang sebelumnya mendukung pasangan Agus-Sylvi hingga saat ini belum menentukan pilihan politiknya apakah mendukung pasangan calon 2 atau pasangan calon 3. Dari empat fraksi yang mengusulkan hak angket "Ahok Gate" yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN, dipastikan hanya dua fraksi yang tetap mengusung usulan ini.

Karena tidak menutup kemungkinan dua fraksi lainnya seperti Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN akan menarik dukungan usulan hak angket seiring pilihan politik dalam Pilkada putaran kedua di DKI Jakarta. Hingga saat ini, dua fraksi tersebut belum jelas apakah mendukung paslon 2 atau Paslon 3.

Realitas politik inilah yang menjadikan masa depan usulan hak angket "Ahok Gate" makin tak jelas. Selain faktor teknis prosedur pembahasan usulan, dinamika politik pasca-Pilkada DKI Jakarta putaran pertama ini juga akan menentukan kelanjutan hak angket "Ahok Gate". [mdr]

 
x