Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 05:20 WIB

Pakar: Pemberhentian Gubenur Ada Pada Presiden

Oleh : Ivan Setyadhi | Sabtu, 11 Februari 2017 | 05:13 WIB
Pakar: Pemberhentian Gubenur Ada Pada Presiden
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai silang pendapat soal pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan tanggungjawab presiden.

"Presiden lah yang memikul tanggug jawab memberhentikan Gubernur," katanya kepada INILAHCOM, Jumat (10/2/2017).

Alasannya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kewenangan memberhentikan Gubernur berada ditangan presiden.

"Secara hukum, Mendagri tidak punya kewenangan memberhentikan Gubernur. Mendagri hanya berwqenang memberhentikan Bupati dan walikota," ungkapnya.

Kewenangan tersebut sambung Margarito, tidak bisa dikuasakan atau dimandatkan atau kepada Mendagri. Secara hukum dalam kasus ini Mendagri pun tidak diberi wewenang berupa membuat atau memberi rekomendasi kepada Presiden.

"Yang paling dilkaukan oleh mendagri hanyalah beri memo atau pendapat yang tidak mengikat kepada presiden. Sekali lagi, Presiden lah yang memikul tanggug jawab memberhentikan Gubernur," tandasnya.

Komentar

 
x