Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 21 Agustus 2017 | 01:59 WIB

Hari Pers Nasional dan Kegembiraan Semu

Oleh : Herdi Sahrasad | Kamis, 9 Februari 2017 | 14:57 WIB
Hari Pers Nasional dan Kegembiraan Semu
Kegembiraan di Hari Pers Nasional - (Foto: inilahcom/ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Hari depan wartawan di negeri yang makin serba liberal ini, jangan kaget, bakal muram dan buram. Sudah bukan rahasia lagi kesejahteraan wartawan apalagi yang sudah senior dan veteran umumnya hidup susah di hari tua. Pertanyaannya apakah masih ada masa depan bagi wartawan di Indonesia era Neoliberalisme ini?

Kalau kita mau jujur, jawabannya ambigu, ambivalen dan ragu-ragu. Sebagai lembaga pengontrol, dalam beberapa dekade terakhir, pers Indonesia seakan lumpuh dan bak anak ayam yang kehilangan induknya. Konglomerasi yang ada di Indonesia saat ini benar-benar membuat banyak pers tak berkutik.

Tak dapat dipungkiri, pers sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan taipan dan dikooptasi/ditelikung kelit-kelindan oleh penguasa yang memegang dana iklan/sosialisasi. Penguasa itu bisa eksekutif, legislatif dan yudikatif. Profesor David Hill mencatat, muncul integrasi vertikal berdimensi politik dalam industri media sejak era Orba Soeharto sampai reformasi hari ini.

Michael Vatikiotis melihat sejak Orba Soeharto sampai reformasi kini, strategi represif untuk sebagian diganti strategi persuasive dan kooptatif. Para pemodal dan penguasa dengan tangan silumannya berusaha menggerus atau memotong kebebasan pers. TV-TV swasta dan media cetak/online terpaksa memenuhi sensor internal akibat masuknya tangan siluman ini kalau isu atau topik yang diangkat dianggap sensitive, berbahaya, bau SARA dan sebagainya.

Penelitian sejak akhir 2011 hingga 2012 menyingkapkan bahwa di Indonesia telah terdapat 1.248 stasiun radio, 1.706 media cetak, 76 stasiun televisi, 176 stasiun televisi yang telah mengajukan izin penyiaran dan ratusan media online yang bermunculan di tanah air.

Kajian Muhammad Irsan Rahadian, mencatat, terdapat 12 grup media di Indonesia yang hanya dimiliki oleh 5 orang konglomerat saja. Lima orang tersebut adalah Aburizal Bakrie pemilik TVOne dan ANTV, Surya Paloh yang memiliki Grup MetroTV, Hary Tanoesoedibjo pemilik Grup MNC, Chairul Tanjung pemilik TransCorp, dan Eddy Kurnadi S pemiliki Grup Surya Citra Media.

Dari keadaan tersebut maka timbulah pertarungan politik berimbas menjadi pertarungan media atau perang wacana untuk berebut pengaruh di masyarakat. Persaingan dan pertarungan kepentingan ini bukanlah untuk memperkuat demokrasi substansial melainkan media sebagai instrumen untuk mempertahankan kekayaan dan kuasa, semacam politics of wealth defence, meminjam bahasa Tom Pepinsky di zaman demokrasi tanpa hukum (democracy without rule of law) era reformasi sejak kepemimpinan BJ Habibie-Gus Dur, era Megawati SBY sampai Jokowi.

Segala informasi media tumpah ruah, dan nyaris kehilangan obor pencerahan sebagai anjing penjaga yang kredibel. Akibatnya, masyarakat menengok ke media social dengan hiruk pikuk persoalan dan keruwetannya sendiri pula.

Pers sudah jatuh ke ranah oligopolis yang dilakukan oleh segelintir elite atau seringkali disebut oligopolistik media massa. Pers-pers yang tumbuh dari bawah seperti Kompas, Tempo dan Jawa Pos, yang sejak awal dilahirkan para jurnalis ideologis bukan pebisnis, kini dalam pusaran taruhan untuk berkembang maju atau surut semaput di era Neoliberalisme yang sangat keras.

Dampak negatifnya, tujuan pers sebagai pilar demokrasi keempat pun dapat berbelok menjadi kepentingan bisnis dan politis para konglomerat media, yang terus menggurita. Jurang social-ekonomi di Indonesia akan makin tajam dan menusuk tatkala para taipan/konglomerat sektor riil berlomba mendirikan/memiliki media.

Dana iklan mereka gelontorkan ke grup sendiri, dan ipso facto, hal itu menggerus, bahkan mematikan media independen lain yang aspirasi, suara dan kepentingannya berbeda atau berseberangan. Ini semua akibat tiadanya regulasi dan garis demarkasi yang tegas dalam kepemilikan media/pers di Indonesia.

Bayangkan kalau pengusaha/penguasa punya pers/media, maka dia akan memperkuat dan menjustifikasi peran kekuasaan/bisnisnya dengan pers/media yang mereka punya. Gurita bisnis media dan ekonomi-politik di Indonesia sudah sangat parah. Nasib Tempo, Kompas dan jawa Pos di masa depan bisa saja tergerus seperti nasib Koran Sinar Harapan atau Suara Pembaruan, atau bahkan seperti nasib Media/Metro group yang kemudian sahamnya jatuh ke taipan besar.

Tak mengherankan kalau kegembiraan pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2017 di Ambon Maluku, dengan mengusung tema "Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut" adalah kegembiraan semu, bahkan palsu. Mengapa? Karena nasib wartawan dan masa depannya di Indonesia, sebagian besar, tidaklah cerah. Banyak wartawan tua dan veteran terkapar di hari lanjut umur mereka. Peran mereka dilupakan dan adagium the old journalist never die malah sudah tergeser menjadi plesetan the old journalist is dying away.

Sesungguhnya kita malu dan tertusuk karena di Hari Pers Nasional, yang diselenggarakan setiap tahun pada 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985, nasib wartawan tak kunjung membaik. Di era reformasi, puluhan wartawan tewas dan dianiaya. Kemerdekaan pers untuk sebagian sudah dipasung oleh aksi kekerasan dan kriminalitas oleh orang-orang tertentu yang tahun-tahun terakhir ini sering menyerbu kantor pers/media yang beritanya dianggap menyerang atau mempermalukan mereka.

Di Indonesia, beberapa perusahaan konglomerasi pers seperti Tempo, Grup Kompas atau Grup Jawapos tetap memiliki standar pemberitaan yang berkualitas. Mereka tetap dapat menyajikan pemberitaan yang multisided dan tak bertendensi, namun masa depan wartawannya tetap muram. Para pensiunannya hidup sederhana, pas-pasan dan bahkan sebagian veterannya hidup kekurangan, meski tak terucapkan ke permukaan. Sebab hidup wartawan tua dan veteran toh harus dijalani, seperti halnya nasib buruh pabrik dan buruh tani.

Karena itu, kalau di hari pers kali ini insan pers mengaku diri sebagai professional bergembira, tentu boleh saja. Namun sesungguhnya ada kegembiraan palsu, ambivalensi dan ambiguitas disitu sebab sejatinya wartawan adalah kulitinta yang merana, dan sulit berjalan dengan kepala tegak perkasa, serta tidak jelas masa depannya karena kondisi struktural ekonomi-politik yang ada.

Apa hendak dikata, kapitalisme dengan mode of production-nya sudah menggilas pers sebagai pilar keempat demokrasi. Pers dipaksa menjadi instrumen politik dan bisnis para taipan, para plutokrat dan elite politisi, sementara media-media menengah dan bawah bergerak ''sikat sini sikut sana'' seperti gerilyawan di ''hutan rimba media'' yang kian pengap kepentingan kekuasan dan bisnis, dengan pasar gelap ekonomi-politik yang lindap. Pada akhirnya, para jurnalis di Indonesia terus mencari diri, mencari ideologi yang tak tergapai jua? [berbagai sumber]

 
x