Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 13:41 WIB

Kemdikbud Tiadakan Ujian Nasional Perbaikan

Oleh : - | Kamis, 9 Februari 2017 | 13:51 WIB
Kemdikbud Tiadakan Ujian Nasional Perbaikan
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemdikbud, Nizam - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meniadakan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) pada 2017, ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemdikbud, Nizam.

"Siswa yang ingin memperbaiki hasil UN, dapat mengikuti ujian susulan yang juga berfungsi sebagai ujian nasional perbaikan," kata Nizam, di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Ia mengatakan ujian susulan diselenggarakan sekaligus untuk anak - anak yang mau memperbaiki nilai UN. Untuk peserta UN yang tahun lalu, ingin memperbaiki nilai UN bisa melakukan perbaikan pada ujian susulan tahun ini.

Nizam mengemukakan, salah satu pertimbangan ditiadakannya UNP pada tahun ini adalah hasil evaluasi dari UNP tahun lalu.

Pada UNP tahun 2016, tercatat sekitar 160.000 lulusan SMA /sederajat yang mendaftar sebagai peserta UNP.

Namun, pada hari penyelenggaraan UNP, dari jumlah tersebut hanya terdapat kurang dari 10 persen peserta yang hadir untuk ujian.

Dengan demikian, kata dia, terjadi ketidakefisienan. Syarat mengikuti ujian susulan untuk memperbaiki nilai UN adalah memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55,0 .

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2016 /2017, nilai hasil UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100. Tingkat pencapaian kompetensi lulusan masuk kategori kurang, jika nilai yang diperoleh siswa kurang dari atau sama dengan 55,0.

Terkait pemanfaatan hasil UN untuk seleksi di perguruan tinggi , Nizam menuturkan, sudah ada pernyataan kesepakatan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bahwa mereka akan memanfaatkan nilai UN sebagai bagian dari seleksi masuk perguruan tinggi.

"Penggunaannya diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi. Kami memberikan beberapa alternatif dan beberapa cara untuk menggabungkan nilai dan sebagainya. Kemudian pertimbangan bagaimana menggunakannya itu kita berikan sepenuhnya kepada teman-teman Kemristekdikti dan perguruan tinggi," tuturnya. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x