Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 Februari 2017 | 22:07 WIB
Hide Ads

DPR: Keputusan MK Soal Deponering Final

Oleh : Ray Muhammad | Kamis, 12 Januari 2017 | 03:00 WIB
DPR: Keputusan MK Soal Deponering Final
Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - DPR menyambut baik pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Jaksa Agung yang wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering).

Seperti diberitakan, MK berpendapat kewenangan untuk deponering oleh Jaksa Agung dapat diartikan secara luas, sehingga rentan terkena bias kepentingan.

Hal ini disebabkan "kepentingan umum" dalam ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tentang deponering, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang batasan frasa tersebut. [Baca Juga: MK: Deponering Rawan Disalahgunakan Jaksa Agung ]

"Menurut saya, selama ini putusan deponering dengan mempertimbangkan lembaga-lembaga terkait sebagai acuan Jaksa Agung memang sebuah keharusan," kata Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Ia menambahkan, adanya pertimbangan MK yang disampaikan dalam Putusan Mahkamah mengenai hal tersebut dianggap menguatkan norma kewenangan deponering yang selama ini ada di Jaksa Agung.

"Karena itu adalah putusan MK, maka sifatnya final dan mengikat. Selama ini kan, Jaksa Agung hanya melakukan koordinasi dengan institusi terkait seperti Polri, KPK dan Kejaksaan. Sehingga hal itu (Jaksa Agung yang wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara) sangat baik agar tidak membuat Jaksa Agung ragu dalam menetapkan deponering suatu kasus," tuturnya.

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x