Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 Juli 2017 | 21:35 WIB

Menhub Akan Klarifikasi Syarat Kelaikan Kapal

Oleh : - | Selasa, 3 Januari 2017 | 20:42 WIB
Menhub Akan Klarifikasi Syarat Kelaikan Kapal
Menteri Perhubungan Budi Karya - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Usai meninjau Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, Menteri Perhubungan Budi Karya akan mengklarifikasi syarat beroperasinya kapal angkutan. Ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.

"Kami akan melakukan suatu klarifikasi tentang syarat-syarat kapal itu beroperasi, apa saja syaratnya, karena harus ada perubahan," katanya, Selasa (3/1/2017).

Pihaknya juga akan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

"Kami akan evaluasi syarat-syaratnya, kami juga akan memberikan kesempatan kapal rakyat berkembang dan melakukan perbaikan," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, diwajibkan bagi setiap kapal untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal, pemuatan dan status hukum kapal.

Dalam PP tersebut juga diatur tentang tindakan untuk keselamatan di atas kapal, yaitu kapal harus dilengkapi dengan alarm darurat umum, anak buah kapal harus terlatih apabila terjadi musibah atau meninggalkan kapal, petugas yang melakukan dinas jaga pertama harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup, latihan peran kebakaran, peran kebocoran, peran pertolongan orang jatuh ke laut dan peran meninggalkan kapal dilakukan satu kali dalam satu minggu atau paling sedikit satu kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang dari satu minggu.

Selanjutnya, bagi kapal-kapal yang mengalami kecelakaan diatur bahwa hasil pemeriksaan kecelakaan kapal harus dievaluasi dan dinilai dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan keselamatan kapal, menentukan apakah sertifikat yang bersangkutan masih dapat diberlakukan dan menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Menhub berharap, adanya peningkatan dalam syarat-syarat tersebut agar kapal ojek masih bisa beroperasi dengan standar keselamatan yang baik.

"Kami ingin kapal ojek tetap eksis tapi dengan klasifikasi baru, syarat-syarat baru, ketentuannya nanti perhubungan laut yang menetapkan saya lihat harus 'improvement' (peningkatan)," tambahnya.

Selain itu, Budi mengatakan Kemenhub akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi tersebut.

"Tata pelaksanaannya akan kami evaluasi secara menyeluruh, ini 'kan pelabuhan milik DKI dan kami akan bagi tugas," jelasnya. [tar]

 
x