Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 Februari 2018 | 00:18 WIB
 

KPK Akan Ganti Uang Ojek Santoso

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 1 Juli 2016 | 20:11 WIB
KPK Akan Ganti Uang Ojek Santoso
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagkap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso usai menerima suap dari pihak yang tengah berperkara.

Santoso ditangkap saat tengah naik ojek konvensional. Tukang ojek itu pun ikut diamankan oleh Satgas KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Dihadapan penyidik, tukang ojek mencerikatan dengan terus terang. Dia mengaku tidak mengetahui kasus tersebut dan hanya digunakan jasanya sebagai tukang ojek.

KPK pun melepaskan tukang ojek tersebut. Dengan ditangkapnya tukang ojek itu, maka dipastikan dia tidak ada pemasukan untuk keluarganya. Sebab, selain tidak mengojek lantaran diperiksa KPK, ongkos ojek Santoso belum dibayar.

Dikonfirmasi apakah KPK akan mengganti uang ongkos ojek dan uang lain lantaran dia tidak dapat bekerja, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif belum dapat memastikan. Yang pasti, kata dia, hal itu akan menjadi pertimbangan penyidik.

"Akan dipikirkan oleh penyidik," kata Syarif di Gedung KPK saat jumpa pers, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Diktahui, suap yang diterima panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Santoso senilai SGD 28 ribu. Uang itu disimpan di dua amplop berwarna coklat yang masing-masing berisi SGD 25 ribu dan SGD 3 ribu. Santoso, kata dia, ditangkap saat sedang naik ojek menuju pulang ke rumahnya.

"Uang yang didapat 28 ribu dollar Singapura dalam pecahan 1000 Singapura dollar dibagi dalam dua amplop, amplop pertama 25 ribu dolar Singapura dan kedua 3 ribu dolar Singapura," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan.

Adapun suap tersebut berawal dari adanya gugatan dari PT Mitra Maju Sukses (MMS) yang menggugat PT Kapuas Tunggal Persada (PT KTP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT MMS melayangkan gugatan wanprestasi lantaran merasa dirugikan oleh PT KTP terkait pengiriman batubara.

Adapun pengiriman bati bara tersebut dilakukan berdasarkan kontrak penjualan dan pembelian batubara termal Indonesia dalam jumlah besar pada 16 Mei 2014. Dua perusahaan itu bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

PT MMS merupakan pihak pembeli, sedangkan PT KTP merupakan pihak penjual batubara. Nah, lantaran pengiriman tersebut tak sesuai dengan prosedur dalam kontrak maka MMS mengklaim pengiriman tersebut telah menimbulkan denda dan penalti.

Karena tak kunjung menerima pembayaran tersebut, maka MMS berniat untuk menyita jaminan yang telah diletakkan atas harta dan kekayaan para tergugat dalam perkara ini. Jaminan tersebut diantaranya, izin usaha pertambangan operasi produksi PT KTP dengan luas 5.000 ha di kawasan Kapuas, Kaliman Tengah.

Kemudian, sertifikat clear and clean pada 9 April 2013 PT KTP yang saat ini sudah tajap operasi produksi, Bangunan apartemen, dan tanah beserta bangunan yang terletak di Ancol. Dengan begitu, dalam gugatannya, MMS meminta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatannya karena PT KTP telah terbukti melakukan wanprestasi.

KPK sebelumnya menetapkan tiga tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketiga tersangka yakni, Muhammad Santoso, panitera pengganti PN Jakarta Pusat, Ahmad Yani (staf pada kantor pengacara Wiranatakusumah Legal & Consultant), dan Raoul Adhitya Wiranatakusumah (pengacara PT Kapuas Tunggal Persada).[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x