Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 Juni 2017 | 14:26 WIB

Kontroversi Revisi UU KPK, Mau Dibawa Kemana?

Oleh : Herdi Sahrasad | Minggu, 14 Februari 2016 | 11:04 WIB
Kontroversi Revisi UU KPK, Mau Dibawa Kemana?
Aksi menolak rencana revisi UU KPK - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Upaya DPR untuk melakukan revisi atas UU KPK mendapat sorotan tajam masyarakat. Publik melihat sekiranya revisi UU KPK disetujui maka Presiden Jokowi dinilai sudah mencederai janji kampanyenya yakni janji untuk memperkuat KPK. Benarkah?

KPK dibentuk di tengah menguatnya kaum oligark dan oligarki di negeri ini. KPK diterjang sana-sini di tengah iklim ekonomi-politik yang buram itu. Para oligark berbeda dengan kaum elite politik, meskipun keduanya saling beririsan satu sama lainnya dan berpotensi saling mengungguli, tetapi keduanya bisa saling berbalik dan saling melengkapi. Kaum oligark memperoleh pengaruh atas dasar sumber-sumber kekuasaan material, sedangkan kaum elite politik atas dasar sumber kekuasaan non material atau kekuasaan politik.

Pelemahan KPK atau bahkan pengebirian KPK terus diupayakan kelompok-kelompok elite dan oligark tertentu karena pada kenyataannya, meskipun Indonesia adalah negara hukum, tetapi hukum di Indonesia masih berpihak kepada kaum oligark dan kaum elite, bahwa kekuasaan hukum tidak mampu menjinakkan mereka yang lebih berpengaruh. Malahan hokum bisadibeli dan didistorsi sedemikian rupa. Buktinya, upaya pelemahan KPK oleh para politisi DPR, meski sejumlah fraksi nampaknya berbalik sikap.

Hanya Fraksi Gerindra di DPR yang tegas menolak revisi UU KPK. Sedang sejumlah fraksi yakni PAN, PKS, Nasdem, Demokrat berbalik arah menolak revisi UU KPK.

Sejauh ini, di kalangan pemerintah tidak ada satu suara terkair revisi UU KPK. Para pembantu presiden masing silang pendapat. Menko Polhukum Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah menyetujui revisi RUU KPK, sedangkan juru bicara presiden Johan Budi menyatakan presiden tidak menyetujui revisi. Apakah ada kepentingan dan agenda pembantu presiden dalam RUU KPK ini yang saling sokong atau saling gunting? Atau ada agenda tersembunyi dari mereka?

Revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) akhirnya masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 di DPR. Wacana revisi ini sebenarnya sudah muncul sejak 2011 lalu. Namun, lantaran kuatnya arus penolakan dari masya rakat membuat rencana tersebut mengendur. Sampai kemudian, kalangan DPR yang baru dilantik pada Okober 2014 kembali mendesak agar UU anti-rasuah itu direvisi.

Pada pekan keempat November 2015, Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM pun akhirnya menyetujui revisi UU KPK menjadi prioritas untuk diselesaikan di 2015. Padahal, dalam prioritas Prolegnas 2015 revisi UU KPK tidak tercantum.

Upaya ini kembali dikritisi oleh masyarakat dan para aktivis pemberantasan korupsi sebagai usaha untuk melemahkan KPK. Hingga tahun berganti, revisi terhadap UU KPK gagal diselesaikan. Namun, k a langan DPR tak patah arang. Mereka kembali mengegolkan revisi UU KPK se bagai usul inisiatif DPR untuk Prolegnas 2016. DPR pun langsung tancap gas terkait revisi tersebut dengan menggelar sejumlah pertemuan pada pekan pertama bulan ini.

Bahkan mereka telah membentuk panitia kerja (panja) harmonisasi untuk revisi UU KPK itu. Rabu (10/2) lalu sembilan dari sepuluh Fraksi di DPR sepakat melanjutkan revisi saat Rapat Badan Legislasi. Selan jutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR sebagai usul inisiatif DPR. Padahal, masyarakat dari berbagai elemen menolak dilakukannya perubahan atas UU Nomor 30/2002 itu. Lalu, mengapa mayoritas di DPR cuma Fraksi Gerindra yang tegas menolak begitu ngotot untuk merevisinya? Untuk kepentingan siapa sebenarnya revisi tersebut?

Namun bisa jadi parpol-parpol yang semula bulat mendorong revisi UU KPK, kemudian goyah dan guncang. Kamis (11/2/2016) pagi, Partai Demokrat menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketum Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh anggota FPD DPR untuk save KPK.

Pada prinsipnya, Presiden Jokowi tidak ingin pembahasan revisi melebar dari empat poin yang disepakati. Empat poin itu mengenai penyadapan, penyidik independen, kewenangan KPK menerbitkan SP3, dan dibentuknya dewan pengawas.

Dalam hal ini, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta menduga ada kesepakatan haram antara pemerintah dan DPR dalam rencana revisi Undang-undang KPK. Peneliti Pukat UGM, Zainurrohman, menyatakan dugaan kesepakatan jahat ini merugikan KPK. "Yang paling dirugikan KPK," katanya.

Peneliti Pukat UGM yang lain, Fariz Fachryan menambahkan empat poin pokok revisi, yakni pengaturan penyadapan, pengangkatan penyidik independen, adanya dewan pengawas, serta kewenangan SP3, tak akan bisa menguatkan KPK, namun justru menjadikan KPK semakin lemah. "Revisi UU KPK tidak bisa dipertanggungjawaban,"katanya. Karena itu, revisi UU KPK sangatlah kontroversial.

Lalu, kalau revisi UU KPK itu tak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana implikasi politiknya bagi parpol-parpol pendukung revisi? Bisa saja mereka dihukum masyarakat dalam pemilu nanti. Namun, masyarakat terlalu lemah dan hampir pasti bisa dibeli suaranya oleh para politisi dalam pemilu mendatang. Sungguh celaka kalau begitu. Absurditas demokrasi liberal tanpa rule of law sudah berlangsung belasan tahun, dan KPK jadi ornamen sementara untuk memberantas KKN. Akhirnya yang menang tetap oligark dan oligarki lagi, sedangkan isu revisi UU KPK adalah bagian dari permainan elite dan politik alibi sekaligus politik saling melupakan kepentingan publik, kecuali kepentingan pribadi dan kelompok bercokol. Bagaimana ini? [berbagai sumber]

Tags

 
x