Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 20 November 2018 | 21:56 WIB

Kabinet Ramping, Indah Tetapi Bisa Menjerumuskan

Kamis, 11 September 2014 | 19:16 WIB

Berita Terkait

Kabinet Ramping, Indah Tetapi Bisa Menjerumuskan
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Wayan Koster - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wacana dari sejumlah pihak untuk mengurangi jumlah Kementerian dalam Kabinet Pemerintahan JokowiJusuf Kalla (JK) dengan alasan efisiensi, tidak perlu diterima secara terburu-buru, melainkan harus dikaji secara komprehensif dan mendalam.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Wayan Koster mengatakan, sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak melebur empat Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar. Adalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Perubahan kelembagaan dengan pendekatan efisiensi semata, tidak bisa hanya didasarkan pada teori diatas kertas, tapi harus dipadukan dengan pengalaman pemerintahan yang sudah pernah terjadi, supaya tidak terbius oleh ungkapan indah yang justru malah dapat menjerumuskan," kata Koster, kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Menurutnya, empat Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar tersebut, termasuk kategori Kementerian atau Departemen yang besar; karena menyelenggarakan pelayanan publik dengan target sasaran besar sampai ke desa-desa.

"Memiliki pegawai dalam jumlah yang besar, memiliki struktur organisasi yang besar dengan sistem yang baru tertata secara baik, dan mengelola anggaran yang sangat besar serta pelayanannya menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Menurutnya, terkait wacana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan; dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Riset, masih perlu dikaji secara cermat.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Kementerian/Departemen yang sangat besar karena mengelola kurang lebih sebanyak 51 juta siswa (SD, SMP, SMA/SMK) sampai ke desa-desa, mengelola sebanyak 3,5 juta guru/dosen, dan mengelola anggaran yang besar mencapai Rp. 80 Triliun," kata Koster.

Selain itu, kata Koster, Kementerian Pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang amanatnya adalah fungsi pendidikan sebaiknya dikelola dalam satu sistem dan satu manajemen dalam satu Kementerian.

"Dampak negatif yang paling besar akan dialami oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya yang berkaitan dengan perubahan kelembagaan, organisasi, dan sistem sehingga pelaksanaan program akan terhambat dalam beberapa tahun," jelasnya.

Kata Koster, perlu dipahami bahwa sebagian besar Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang lebih banyak melaksanakan fungsi pendidikan daripada melaksanakan riset terkait pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan indsutri.

"Hanya sedikit Universitas yang melaksanakan fungsi riset terkait industri dan pengembangan teknologi yaitu ITB, UI, ITS, UGM, dan IPB," tegasnya.

Sebagai contoh, kata Koster, pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Ditjen Kebudayaan yang semula berada pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pada tahun 2011 dipindah dan berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakibatkan perubahan kelembagaan/struktur organisasi.

"Mutasi pegawai, perpindahan aset, dan perubahan sistem pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun sehingga selama 2 tahun pengelolaan program kebudayaan menjadi amburadul," katanya. [rok]

Komentar

Embed Widget
x