Minggu, 21 Desember 2014 | 04:32 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Meneropong Potensi Koalisi PDIP, PAN dan PKB (1)
Headline
(Foto: inilahcom)
Oleh: Herdi Sahrasad
nasional - Rabu, 2 April 2014 | 11:35 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri memikat perhatian publik karena mengajukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres 2014 di tengah kegamangan partai nasionalis itu untuk merebut kembali keperkasaan politiknya.

Jokowi sendiri bukanlah trah Soekarno, melainkan politisi nasionalis yang berkarakter marhaenis, lugas, ramah dan sahaja. Bagaimana kemungkinannya?

PDI Perjuangan adalah penerus ideologi PNI (Partai Nasional Indonesia) era Bung Karno dengan semangat marhaenismenya. PDI Perjuangan yang berwatak nasionalis sekuler sudah seharusnya berkoalisi dengan partai lain terutama sayap Islam Politik untuk memperkokoh diri dan memperkuat legitimasi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, koalisi Amanat Perjuangan Kebangsaan (PAN, PDIP dan PKB) diyakini menjadi poros kekuatan 2014-2019. Bahkan, kalau ketiga partai ini berkoalisi, diprediksi akan menang dan merebut kursi kepresidenan mendatang.

Akademisi J Eliseo Rocamora, dalam disertasinya di Cornell University, AS, berjudul ‘Nationalism in Search of Ideology’, mencatat PNI adalah entitas yang dinamis karena pertentangan berbagai unsur di dalamnya. PNI adalah Jawasentris dan sekuler, tetapi mencakup unsur non-Jawa dan Islam.

Kelompok birokrat priayi, lapisan sosial atas berpendidikan Barat, dan kapitalis nasional menguasai pimpinan partai ini, tetapi selalu mendapat tentangan dari angkatan muda dan buruh. Bahkan dari penelitiannya terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) 1946-1965, Rocamora memandang sejarah nasionalisme sebagai proses pencarian ideologi yang tak kunjung usai.

Persaingan itu melahirkan perpecahan dengan adanya Partai Rakyat Nasional dan Partai Indonesia Raya pada 1950-an hingga PNI Asu versus PNI Osa-Usep tahun 1960-an. Rocamora menyimpulkan, riwayat PNI juga riwayat nasionalisme Indonesia dalam mencari ideologi pascakemerdekaan. Suatu perpecahan yang kelak berulang kembali di era pasca Orde Soekarno.

Analisis Rocamora itu, demikian menurut Dr Retor AW Kaligis lulusan Sosiologi UI, dapat ditarik dari perpecahan partai nasionalis sesudahnya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hasil fusi 1973 era Orde Soeharto yang terus dirundung konflik tak terlepas dari persoalan kemandirian dalam memaknai ideologi dan cara perjuangan di era represi Orde Baru.

Setelah menjadi PDI Perjuangan, sejumlah kadernya pun tetap resah terhadap pola kepemimpinan dan pengorganisasian sehingga mereka mendirikan PNBK (Eros Djarot), PITA (Dimyati Hartono) dan terakhir Partai Demokrasi Pembaruan (Laksamana Soekardi, Roy BB Janis dkk).

Artinya, antara PNI dan PDIP memiliki pengalaman sejarah yang hampir sama: berhimpun untuk berpecah. Sehingga PDIP selalu butuh koalisi dari sayap Islam untuk menutupi kelemahannya sebagai langkah pragmatis, taktis dan strategis.

Dalam kaitan ini, tentu saja pencarian ideologi PDIP saat ini tidak persis sama dengan pencarian ideologi PNI di masa silam. Namun benang merahnya tetap tampak nyata: pertarungan merumuskan ideologi dan cara perjuangan partai yang bercampur upaya merebut kendali partai atau pemerintahan.

Karena PDIP nyaris mengulang sejarah PNI yakni tidak terlalu kuat tanpa berkoalisi dengan Islam politik, maka PAN dan PKB menemukan momentumnya dalam pemilu dan pilpres kali ini. Apalagi di masa lalu hubungan mendiang Taufiq Kiemas (suami Megawati) dengan Hatta Rajasa (Ketua Umum DPP PAN) sangat erat, bahkan Hatta sempat menjadi Menteri Riset dan Teknologi dalam Kabinet Presiden Megawati.

Hatta tak segan menimba pengalaman politik dari Taufiq Kiemas dan berorientasi pada spirit kebangsaan dan kerakyatan yang dijiwai oleh keimanan dan kehendak perubahan. PAN yang berbasis muslim modernis (Muhammadiyah) memiliki relasi kultural dengan Fatmawati Soekarno (ibu kandung Megawati) yang lahir dari keluarga Muhammadiyah di Bengkulu dulu.

Hatta dan PAN juga memiliki relasi sosial dengan almarhum Taufiq Kiemas yang berasal dari keluarga Masyumi/Muhammadiyah, namun memilih masuk GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) yang berideologi nasionalis sekuler karena kekaguman Taufiq kepada Presiden Soekarno. Maka, relasi politik PDIP dan PAN tidak semata-mata karena kepentingan politik, melainkan juga berkaitan dengan relasi kultural yang lebih dalam.

Dalam pengertian bahwa PAN bersikap realistis sebagai parpol papan tengah, untuk berkoalisi dengan PDIP yang berada di papan atas. Namun demikian, relasi antara PDIP dan PAN di era reformasi bukan tanpa kerikil dalam sepatu, yang menandai adanya uneasy relationship antara PDIP dan PAN yang musti dirajut kembali dengan koalisi menghadapi masalah dan tantangan yang baru.

Tapi PDIP tak cukup hanya berkoalisi dengan PAN, sebab harus memiliki kaki kuat di kalangan Muslim tradisionalis (Nahdliyin) yang berhimpun di PKB. Sejauh ini, hubungan PDIP dan PKB yang didirikan Gus Dur, tokoh besar PBNU dan mantan presiden RI, sangat jelas dinamikanya.

Megawati dan Gus Dur adalah sosok pendobrak kebekuan politik Orde Baru yang tidak demokratis di masa lalu. Tentu saja hubungan antara PDIP dan PKB itu memiliki basis budaya meskipun terjadi pasang surut selama reformasi belakangan ini.

PDIP dan PKB yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar tidak sulit membuka dialog dan kerjasama karena di awal reformasi sudah memiliki rekam jejak koalisi melalui duet Gus Dur-Megawati sebagai presiden dan wapres.

Namun kemudian bulan madu itu retak karena Gus Dur disingkirkan koalisi besar nasionalis-Islam-militer yang memungkinkan Megawati naik ke permukaan sebagai Presiden RI. Gus Dur mengalah mundur untuk memberi kesempatan pada adik perempuannya itu yakni Mega, tampil sebagai presiden pertama yang berasal dari kalangan wanita.

Megawati memang disayang Gus Dur, yang rela mundur untuk membuka jalan bagi putri Bung Karno itu meneguhkan reformasi demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil pada 2004. Megawati memaklumi semua ini, dan tidak akan melupakan ikatan historis PNI-NU yang menjadi pilar kebangsaan sejak zaman pergerakan nasional sampai kemerdekaan, hingga demokrasi parlementer 1950-an dan demokrasi terpimpin 1960-an.

Saat itu, PNI dan NU tetap berkoalisi melalui poros Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang berakhir 1965 karena peristiwa G.30S/PKI dan konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. Ikatan PNI-NU itu bisa direvitalisasi kembali dengan ikatan PDIP dan PKB.

Sekali lagi, relasi PNI-NU itu bisa direvitalisasi kembali dengan koalisi PDIP dan PKB bersama PAN.

Megawati dan PDIP pun menyadari bahwa sejauh ini, sejatinya Indonesia belum lepas dari warisan kolonial dengan aneka persoalan dan tantangan, dengan perbedaan ideologi dan kepentingan.

Pun di era reformasi ini, PDIP sudah belajar serta melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kemenangan pada Pemilu 1999 tidak menjamin kepastian meraih kursi kepresidenan karena tidak cepat membangun koalisi politik yang handal. Sehingga kali ini, para analis menilai, bagi PDIP maka membangun koalisi dengan PAN dan PKB merupakan keharusan yang semestinya dilaksanakan kalau ingin meraih kekuatan dan kemenangan. [bersambung]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER