Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 20:36 WIB

MK Batalkan Perppu Dari Presiden SBY

Oleh : Fadhly Zikry | Kamis, 13 Februari 2014 | 16:50 WIB
MK Batalkan Perppu Dari Presiden SBY
Hakim ketua MK, Hamdan Zoelva - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan UU No.4 tahun 2014 tentang MK, secara langsung membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden SBY beberapa minggu setelah Ketua MK saat itu Akil Mochtar ditangkap KPK.

Perppu yang mengatur MK ini, banyak perubahan. Seperti syarat hakim MK, hingga pengawasan hakim MK oleh KY dan MK.

Perppu sempat dibahas di DPR, karena prosesnya seperti itu. Hingga kemudian DPR mensahkan Perppu, lalu menjadi UU No.4 tahun 2014.

Namun, setelah MK memutuskan menerima gugatan ini, otomatis UU tentang MK ini tidak punya kekuatan hukum lagi alias batal demi hukum.

"Undang-undang Nomor 4 tentang penetapan Perppu tentang perubahan kedua UU 24 tahun 2003, dan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 2003, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar hakim ketua Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusannya, di gedung MK, Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Dengan begitu, MK kembali menggunakan UU yang lama yaitu UU No.8 tahun 2011. "Perubahan kedua UU 24 tahun 2003, dan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 2003, berlaku kembali," tegas Hamdan dalam putusannya.

Para advokat yang menggugat UU tentang MK ini tergabung dalam Forum Pengacara Konstitusi, terdiri dari Andi M Asrun, Robikin Emhas, Syarif Hidayatullah, Heru Widodo, Samsul Huda, Dorel Almir, Daniel Tonapa Masiku, Hartanto, Samsudin, Dhimas Pradana, dan Aan Sukirman.

Mereka menilai UU tersebut telah memperbesar kewenangan KY dan mengurangi kewenangan DPR, MA, dan Presiden tanpa mengubah UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY.

Selain itu, gugatan tersebut juga diajukan oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang terdiri dari Gautama Budi Arundhati, Nurul Ghufron, Firman Floranta Adonara, Samuel Saut Martua, Dodik Prihatin, Iwan Rachmat Setijono.

Kedua pemohon ini juga mempermasalahkan adanya pelibatan KY dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang permanen dibentuk bersama MK juga dinilai bermasalah. [gus]

Komentar

Embed Widget
x