Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Desember 2014 | 05:20 WIB
Hide Ads

Blunder Politik Sang Loyalis, dan Citra Anas Kini

Oleh : Agus Rahmat | Kamis, 9 Januari 2014 | 12:54 WIB
Blunder Politik Sang Loyalis, dan Citra Anas Kini
Anas Urbaningrum - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Tudingan para loyalis Anas Urbaningrum soal pertemuan di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor, dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menimbulkan blunder politik.

Dikatakan blunder, karena informasi yang diperoleh para loyalis Anas masih dalam taraf informasi, dan tidak akurat. Tudingan itu bisa saja benar, tapi sayang tidak kontektual. Sehingga publik berasumsi tudingan itu fitnah semata. Maka, layaklah kalau Denny menggugat secara hukum.

Bambang Widjojanto, yang biasa disapa BW pun berang. Dia menilai tudingan mereka sebagai upaya para koruptor mengelabui isu pokok, dugaan korupsi Anas Urbaningrum.

Tudingan juru bicara ormas Pergerakan Indonesia (PI) Ma'mun Murod, salah satu loyalis Anas, itu juga menimbulkan dugaan publik bahwa KPK telah dikendalikan SBY dalam kasus Anas. Sehingga publik meyakini pertemuan pada Senin (6/1/2014) itu, sebagai upaya untuk penahanan mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut. Apalagi KPK memanggil Anas sehari kemudian. Atas tudingan yang kini ramai di media tersebut membuat posisi Anas kian terjepit. Dia terpojok, dan citranya bisa dibilang semakin negatif.

Mungkin, semula kubu Anas bermaksud membelanya lewat dua cara; politik dan hukum. Tetapi sayang, upaya perlawanan 'secara politik' tidak dilandasi fakta, dan bukti kuat adanya pertemuan tadi.

Pembelaan secara hukum datang dari tim penasihat hukum Anas. Mereka mempermasalahkan redaksional sprindik, sehingga Anas tidak memenuhi panggilan KPK, Selasa (8/1/2014). Anas dijerat dalam kasus Hambalang, dan proyek lain-lainnya.

Mereka menilai perbuatan materil yang disangkakan tidak jelas. Adanya kalimat "dan proyek lain-lainnya" dinilai penasihat hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

"Waktu terjadinya pidana, dan tempat terjadinya pidana harus jelas ketika sudah ada tersangka. Kalau kalimat proyek-proyek lainnya, maka tidak ada kejelasan peristiwa apa, dan kapan," kata Sekjen PI I Gede Pasek Suardika, loyalis Anas, yang juga sarjana hukum ini.

Dalam perjalanan kasus ini, publik kini mempertanyakan KPK tentang lamanya penanganan kasus Anas. Sejak menjadi tersangka pada Februari 2013, hingga Januari 2014, KPK terkesan tarik ulur terhadap kasus ini. KPK tak kunjung menahan mantan ketua umum PB HMI itu. Maka, wajar jika kemudian memunculkan opini publik bahwa pada kasus Anas KPK dalam 'bayang-bayang' Cikeas.

Persoalan Anas merupakan rangkaian kasus Hambalang yang bermula dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazar, demikian ia disapa, kini tengah meringkuk di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Selain Nazar, kasus ini juga mengadili beberapa pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Salah satunya, Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar. Tetapi, KPK menyangka Anas menerima gratifikasi berupa mobil Harrier dalam kasus Hambalang ini.

Sementara dalam dakwaan Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas disebut menerima uang Rp22,1 miliar, tetapi KPK terkesan mengabaikan fakta persidangan tersebut. Kini, kasus Anas mengarah ke masalah Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Penyidik KPK sepertinya tengah mencari bukti-bukti pendukung bahwa Anas melakukan suap agar terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat.

Penyidik menelusuri sumber uang atau barang yang dipakai Anas untuk menyuap dalam kongres itu. Untuk mendapatkan bukti-bukti, KPK menghadirkan saksi-saksi. Misalnya, Gede Pasek Suardika. Saksi ini mengaku tidak mengetahui hal itu karena dirinya bukan pantia penyelenggara. Pasek berharap KPK memeriksa pantia penyelenggara Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung itu.

Pengakuan Pasek memunculkan persepsi publik. Sebab, publik mengetahui bahwa pantia penyelenggara kongres dipimpin Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Publik pun mempertanyakan KPK yang tidak meminta keterangan Ibas.

Persepsi publik dari rangkaian kasus ini 'menguntungkan' Anas. Sebab, masyarakat juga menilai dengan tidak tersentuhnya Ibas oleh KPK, maka ada unsur kriminalisasi atau politisisasi dari penetapan Anas sebagai tersangka.

Apalagi, kalau melihat awal dari posisi ketua umum Demokrat diambilalih Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY agar Anas fokus dalam kasus hukum. Beberapa hari kemudian, Anas pun ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Peristiwa-peristiwa itu menimbulkan perspektif di masyarakat, Anas sebagai korban politik. Skenario politik yang tidak disangka oleh Anas. "Pak ketum...ini kasus politik...Nazar hanya sakit hati...dan dipakai. Maju, dan lawan pak ketum @anasurbaningrum !," kata Fahri Hamzah, politikus PKS, dalam akun twitternya.

Itulah konstruksi awal perspektif publik yang bisa menimbulkan simpati publik. Sayangnya, konstruksi ini 'runtuh' pasca blunder politik para loyalis Anas yang menuding ada pertemuan di Cikeas antara Bambang Widjojanto, dan Denny Indrayana tadi.

Kenapa dikatakan blunder? Sebab, publik mulai beralih pandangan. Langkah para loyalis Anas kini dianggap publik sebagai tindakan panik mereka karena ketua umum Pergerakan Indonesia tersebut akan ditahan KPK.

Walau pada dasarnya, itulah strategi Anas agar proses hukumnya segera tuntas, dan memenuhi rasa keadilan. Mungkin loyalis Anas berharap KPK harus memberlakukan setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, tak terkecuali Ibas yang mereka sebut sebagai orang paling bertanggung jawab.

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Login with