Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 1 Juli 2016 | 07:46 WIB
Hide Ads

Penghulu Mogok, Kemenang Harus Tanggung Jawab

Oleh : Ajat M Fajar | Senin, 9 Desember 2013 | 06:24 WIB
Penghulu Mogok, Kemenang Harus Tanggung Jawab
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily - (Foto : istimewa)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily prihatin dengan aksi mogok para penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Jawa Timur.

Aksi itu seharusnya tidak terjadi jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah-langkah strategis dalam membenahi alokasi anggaran untuk para penghulu KUA.

"Seharusnya anggapan atau tuduhan gratifikasi bagi penghulu atau pencatat nikah KUA diikuti dengan kebijakan anggaran yang memadai bagi mereka yang disediakan oleh Kementerian Agama," ujar Ace dalam keterangan persnya kepada INILAH.COM.

Ace memahami apa yang menjadi keluhan para penghulu di daerah. Sebab biaya operasional sebesar Rp30.000 untuk jasa penghulu kurang memadai untuk kondisi saat ini.

Komisi VIII DPR pernah menyinggung hal tersebut saat rapat dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Pada rapat itu DPR pernah meminta Kemenang untuk menganggarkan kembali biaya operasional bagi para penghulu di KUA.

"Saya pernah menyampaikan agar Kementerian Agama memprioritaskan penyediaan anggaran untuk biaya pencatat nikah di luar kantor," imbuhnya.

Namun hingga saat ini pemerintah masih menganggap bahwa alokasi untuk ini tidak penting. Ace meminta Kemenag bertanggungjawab atas aksi mogok para penghulu tersebut.

"Kami pernah menyampaikan usulan jika pemerintah tidak dapat menganggarkan biaya untuk para pencatat nikah ini, maka pemerintah harus menetapkan standar resmi pungutan dari masyarakat. Saya juga mendapatkan temuan di beberapa tempat masyarakat dipungut berbeda-beda untuk biaya pernikahan," tandasnya. [ton]

2 Komentar

Image Komentar
RIDHO - Minggu, 26 Januari 2014 | 14:19 WIB
Ini adalah dipicu oleh gerakan provokasi yg dimotori samyu tohari ketua apri jatim. kami para modin sangat kecewa dengan statementnya. kalau mau bersih, kenapa tidak dimulai dari diri sendiri dulu. saya yakin, para penghulu tetap akan menarik biaya lebih meski nanti dikabulkan aturan baru. segera tindak lanjuti para jaksa, karena ini kejahatan kera putih yg melawan balik kpk!!
Image Komentar
DEWO - Senin, 9 Desember 2013 | 07:04 WIB
Inilah potret terburuk kementrian agama, dimana semua orang didalamnya dianggap mengerti agama tapi belum menjalankan agamanya secara benar. pungutan liar kok dibiarkan terus menerus. nauzubillah min zalik.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

Embed Widget

x