Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 30 Juni 2016 | 04:42 WIB
Hide Ads

Makzulkan Wapres, Harus ada Hukum yang Dilanggar

Oleh : Fadhly Dzikry | Minggu, 8 Desember 2013 | 02:45 WIB
Makzulkan Wapres, Harus ada Hukum yang Dilanggar
mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono - (foto: inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chodri Sitompul mengatakan, untuk memakzulkan wakil presiden Boediono, harus ada hukum yang dilanggar oleh mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

"DPR bisa lakukan sidang hak menyatakan pendapat (HMP) kalau ada pelanggaran hukum. Itu kan ada mekanisme, diusulkan beberapa fraksi baru boleh. Diatur dalam undang-undang presiden dan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Chodri usai menjadi narasumber dalam diksusi Polemik di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2013).

Untuk memakzulkan Boediono, lanjut Chodri, tidak bisa langsung di bawa ke MK. "Tak bisa, harus DPR dulu baru ke MK. Harus ada dugaan melanggar hukum, baru HMP bisa dilakukan," ujarnya.

Selanjutnya, Chodri berpendapat, DPR harus mengelurakan suatu peraturan, agar pejabat setingkat Presiden dapat diperiksa tanpa melalui mekanisme yang berbelit.

"Mengeluarkan ketentuan supaya prosedur pemeriksaan pejabat presiden, wapres bisa dipercepat, tak perlu tunggu ini itu. Kalau tidak begitu, saya yakin ini bakal butuh waktu lama, tak mungkin selesai dalam periode ini. Harus dibuktikan dulu berkekuatan hukum tetap bahwa bersalah, lalu dibawa ke DPR baru ke MK," paparnya.

Chodri menambahkan, Boediono harus memenuhi panggilan DPR, jika tidak mau dianggap melanggar hukum. "Iya dong, setiap orang yang dipanggil DPR harus hadir, ya datang aja, apa yang musti ditakutin, jelasin aja," katanya.

Seperti diketahui, Timwas Century kembali ingin memanggil Wapres Boediono. Namun pemanggilan tersebut masih menjadi prokontra di masyarakat. DPR dinilai memanfaatkan kondisi politik untuk kepentingan pencitraan pemilu 2014. Sebaliknya, melalui juru bicara wakil presiden Boediono menolak pemanggilan DPR tersebut.[dit]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

Embed Widget

x