Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 29 September 2016 | 01:45 WIB
Hide Ads

Gagal di 2014, Caleg Jangan Stres

Oleh : Jaka Permana | Sabtu, 7 Desember 2013 | 16:58 WIB
Gagal di 2014, Caleg Jangan Stres
(Foto : inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Bandung - Perhelatan politik bagi sebagian orang membawa malapetaka. Bagi mereka yang tidak berhasil duduk di kursi wakil rakyat akan kecewa, stres, bahkan bisa menjadi gila.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempunyai datanya. Berdasarkan data Pemilu 2009 lalu, ada sekitar 7376 caleg gagal yang gila. Alasannya keinginan mereka untuk menampung suara rakyat gagal.

"Itu data dari Kementerian Kesehatan, mereka depresi dan akhirnya menjadi gila karena gagal nyalon. Bahkan ada yang sampai bunuh diri," ujar Wakil Sekjen KIPP Jojorohi kepada wartawan, Sabtu (7/12/2013).

Tak hanya itu, Jojohori mengendus ada beberapa permasalahan jika seorang caleg itu gagal, seperti keluarganya berantakan. Oleh karena itu hal ini harus diminimalisasi sejak dini.

"Para caleg yang tidak didampingi psikolog, jika dia gagal akan stres. Sementara parpol hanya menyediakan psikolog ketika pendaftaran saja," tutur Jojohari.

Untuk meminimalisasinya, Jojohari menantang petinggi parpol untuk mengeluarkan kebijakan jangan pilih caleg yang menggunakan politik uang.

"Hal itu bisa mendidik caleg dan pemilih politik. Daripada bikin iklan katakan antikorupsi, mending bikin statement. Publik akan percaya karena parpol punya niat baik untuk memotong siklus korupsi," jelas dia.

Jojohari juga menyinggung persoalan ongkos politik yang setiap tahun semakin mahal. Dia mencontohkan, seorang caleg mengeluarkan ongkos senilai Rp5 miliar.

"Kita kalikan saja jadi caleg selama 5 tahun gajinya. Bagus kalau balik. Tapi kalau gagal, jumlah orang gila akan lebih banyak," kata dia.

Permasalahan ini, kata Jojohari berawal dari parpol itu sendiri. Saat ini parpol masih menjadikan BUMN dan Kementerian sebagai ATM mereka. Oleh karenannya, parpol masih gamang. Mereka mengambil dari pundi-pundi politik, sehingga muncul proyek yang dikorupsi, seperti Hambalang.

"Seharusnya ada regulasi, partai politik yang korupsi menggunakan institusi parpol itu dicabut hak pesertanya sebagai peserta pemilu. Parpol juga harus dibenahi sehingga orang kembali percaya dan partisipasi pemilih akan naik," tutup dia. [hus]

Tag

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

Embed Widget

x