Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 2 Juli 2015 | 15:16 WIB
Hide Ads

Tindakan Penyadapan

Demokrat: Putuskan Hubungan Dengan AS-Australia

Oleh : Agus Rahmat | Kamis, 7 November 2013 | 19:30 WIB
Demokrat: Putuskan Hubungan Dengan AS-Australia
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan - (Foto : istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat meminta pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Australia. Sebab, kedua negara itu telah melakukan aktivitas penyadapan terhadap Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mendesak kedua negara meminta maaf ke Indonesia. Jika tidak, lebih baik hubungan diplomasi diputus.

"Jika AS dan Australia tidak minta maaf, maka saya ingin DPR RI desak Pemerintah RI meninjau ulang hubungan dan kerjasamanya dgn keduanya, termasuk kerjasama dalam kemitraan strategisnya," tegas Ramadhan dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2013).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan bahwa Indonesia tidak butuh Amerika Serikat dan Australia. Tidak rugi bagi Indonesia untuk memutuskan hubungan dengan kedua negara tersebut.

"Masih banyak negara lain, seperti China, Rusia. Jerman dan lain-lain bisa menggantikan posisi AS-Aussie," kata Ramadhan.

Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.

Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.

Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di AsiaTenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.

Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/2013). [gus]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.