Find and Follow Us

Sabtu, 17 Agustus 2019 | 20:46 WIB

Wakil Ketua MPR: Perppu Soal MK Politis

Oleh : Ajat M Fajar | Selasa, 8 Oktober 2013 | 16:14 WIB
Wakil Ketua MPR: Perppu Soal MK Politis
Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari - (foto: inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal Mahkamah Konstitusi (MK), sarat dengan kepentingan politis.

Walau begitu, Hajriyanto berharap Perppu soal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi tersebut bukan untuk kepentingan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Perppu itu yang jelas bernuansa politik, bisa saja setiap kepentingan itu menelusup di sana," ujar Hajriyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Walau begitu, Ketua DPP Partai Golkar ini menilai belum ada situasi yang genting sehingga Perppu perlu dikeluarkan oleh Presiden SBY.

Presiden SBY memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu apabila melihat masalah tersebut sudah genting. Namun dalam hal kasus penetapan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh KPK, belum bisa dianggap sebuah situasi yang geting.

"Tapi saya tidak melihat dari sudut subjektif seperti itu. Tapi secara obejektif, suasana sekarang tidak bisa disebut mengalami kegentingan," tandasnya.

Presiden akan mengeluarkan Perppu setelah bertemu dengan pimpinan lembaga negara kecuali MK pada Sabtu (5/10/2013) di kantor Kepresidenan Jakarta. Apa isi Perppu, akan dibahas pasca penyelenggaraan KTT APEC di Bali. [gus]

Komentar

x