Kamis, 24 Juli 2014 | 22:20 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Perppu Penyelamatan MK Konstitusional
Headline
Djoko Suyanto - (foto: inilah.com)
Oleh:
nasional - Senin, 7 Oktober 2013 | 02:01 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Djoko Suyanto menegaskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan konstitusi.

"Perppu merupakan hak dan kewenangan presiden yang diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 pasal 22," kata Menkopolkam kepada wartawan di Nusa Dua Bali, Minggu (6/10/2013) petang.

Hal ini menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie yang menilai perppu tersebut inkonstitusional.

Menurut Djoko, sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, ayat 1, presiden memiliki hak dan kewenangan dalam kegentingan memaksa untuk membuat perppu.

Perppu tersebut harus disetujui oleh DPR dalam persidangan sebelum diundangkan, demikian bunyi ayat 2 pasal 22. Pada ayat 3 disebutkan bila tidak disetujui pemerintah harus mencabut perppu tersebut.

Djoko pun membantah bahwa rencana pengajuan perpu itu dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa. Ia menegaskan usulan pembuatan perpu dilakukan melalui penelaahan bersama para ketua lembaga negara yang hadir dalam pertemuan dengan presiden pada Sabtu (5/10/2013).[ant]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER