Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 30 Januari 2015 | 07:24 WIB
Hide Ads

Perppu Penyelamatan MK Konstitusional

Oleh : - | Senin, 7 Oktober 2013 | 02:01 WIB
Perppu Penyelamatan MK Konstitusional
Djoko Suyanto - (foto: inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Djoko Suyanto menegaskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan konstitusi.

"Perppu merupakan hak dan kewenangan presiden yang diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 pasal 22," kata Menkopolkam kepada wartawan di Nusa Dua Bali, Minggu (6/10/2013) petang.

Hal ini menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie yang menilai perppu tersebut inkonstitusional.

Menurut Djoko, sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, ayat 1, presiden memiliki hak dan kewenangan dalam kegentingan memaksa untuk membuat perppu.

Perppu tersebut harus disetujui oleh DPR dalam persidangan sebelum diundangkan, demikian bunyi ayat 2 pasal 22. Pada ayat 3 disebutkan bila tidak disetujui pemerintah harus mencabut perppu tersebut.

Djoko pun membantah bahwa rencana pengajuan perpu itu dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa. Ia menegaskan usulan pembuatan perpu dilakukan melalui penelaahan bersama para ketua lembaga negara yang hadir dalam pertemuan dengan presiden pada Sabtu (5/10/2013).[ant]


Tag :

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

53979

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.