Jumat, 31 Oktober 2014 | 16:48 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Siarkan Konvensi Demokrat, Dirut TVRI Dicopot?
Headline
ist
Oleh: Agus Rahmat
nasional - Kamis, 26 September 2013 | 21:05 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Disiarkannya acara Konvensi Capres Partai Demokrat pada Minggu (15/9/2013) lalu oleh TVRI, berbuntut panjang. Sejumlah Direktur Utama (Dirut) dikabarkan dipecat.

Selama lebih kurang 3 jam, TVRI menyiarkan secara tunda tayangan tersebut.

Suasana panas di internal TVRI, diakui oleh Ketua Komisi I DPR yang juga mitra kerja TVRI, Mahfudz Siddiq.

"Saya belum tahu persis soal pemecatan Dirut TVRI. Persoalan-persoalan yagg ada di TVRI enggak bisa diselesaikan dengan pecat-memecat. Karena Dewas (Dewan Pengawas) dengan kewenangan dan fungsinya ikut bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi di TVRI," jelas Mahfudz dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2013).

Kondisi di internal TVRI, kata Mahfudz, memang sedang tidak kondusif. Beberapa Direktur sedang dalam proses pengunduran diri.

"Kondisi Direksi memang memprihatinkan karena sebelumnya ada 2 Direktur yang dalam proses mengundurkan diri," jelas Mahfudz.

Dia menjelaskan, ketidaksolidan di tubuh TVRI karena lemahnya visi penguatan kelembagaan. Sehingga banyak pihak masih terus berkutat pada urusan pragmatis.

Lanjut politikus asal Partai Keadilan Sejahtera ini, jika mau dievaluasi total, maka Dewas dan Direksi harus dievaluasi bersamaan.
"Dengan rencana anggaran Rp 1 triliun, saya pesimis bisa mendongkrak kinerja TVRI jika sikonnya masih seperti ini. Itu sebabnya Komisi I masih belum beri persetujuan anggaran 2014 dan masih akan dalami RKAKL-nya," jelas Mahfudz.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran kepada stasiun TVRI.

Berdasarkan rapat pleno KPI, TVRI terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yakni Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4) tentang pedoman perilaku penyiaran.

Selain itu, juga dianggap melanggar Standar Program Siaran (P3&SPS) KPI tahun 2012 terutama P3 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) serta SPS Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 40 huruf (a).

"Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan isi siaran tentang konvensi Partai Demokrat yang tidak berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yaitu prinsip keberimbangan dan tidak memihak," ujar S. Rahmat Arifin , Komisioner KPI bidang Pengawasan Isi Siaran, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9/2013).

"Atas dasar itu KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran kepada TVRI. Untuk itu KPI meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik," terang Rahmat. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER