Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 13 Desember 2018 | 10:12 WIB

Kasus Cebongan

Koalisi Sipil Tuntut UU Peradilan Militer Direvisi

Oleh : Wahyu Praditya Purnomo | Senin, 9 September 2013 | 13:26 WIB

Berita Terkait

Koalisi Sipil Tuntut UU Peradilan Militer Direvisi
(Foto:ilustrasi)

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang revisi UU peradilan militer. Hal itu dilakukan agar pelaku kekerasan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, di peradilan umum.

"Perppu itu penting dan urgen sebagai dasar hukum untuk memroses pelaku kekerasan di LP Cebongan, di peradilan umum," tandas Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Senin (9/9/2013).

Menurut Poengky, selama ini peradilan militer acapkali menjadi sarang impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. UU peradilan militer selalu dijadikan dalil bagi TNI agar pelaku kejahatan militer tetap diadili di pengadilan militer. Untuk itu, dia mendesak presiden segera menerbitkan perppu dimaksud.

Dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan, Kamis (5/9) lalu, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menjatuhkan putusan kepada para terdakwa penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman. Sersan Dua (Serda) Ucok Tigor Simbolon, misalnya, yang dianggap eksekutor pengerangan itu, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan TNI.

Vonis dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diketuai Letkol CHK Joko Sasmito. Namun, atas persidangan ini, Koalisi Masyarakat Sipil menolak peradilan militer.

LSM Setara Institute, misalnya, menilai penggiringan opini publik dan langkah persuasif petinggi TNI telah berhasil memengaruhi publik dan sejumlah komisi negara yang 'menerima' peradilan militer sebagai salah satu mekanisme yang pantas dipertahankan. Sebab, peradilan militer dianggap masih efektif, fair, dan bisa menjatuhkan vonis berat bagi terdakwa anggota militer.

Ketua SETARA Institute Hendardi dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada INILAH.COM, Minggu (8/9/2013), menjelaskan bahwa sejumlah komisi negara, lupa agenda sesungguhnya dari advokasi kasus Cebongan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah memastikan semua orang sama di hadapan hukum.

Artinya, tidak ada supremasi militer yang melakukan tindak pidana umum atas warga negara lain. "Karena itu reformasi peradilan militer adalah mutlak," tutur Hendardi. [yeh]

Komentar

x