Find and Follow Us

Rabu, 22 Mei 2019 | 07:05 WIB

KPK Harus Berani Usut Aliran Hambalang ke Cikeas

Oleh : Wahyu Praditya Purnomo | Rabu, 4 September 2013 | 03:30 WIB
KPK Harus Berani Usut Aliran Hambalang ke Cikeas
Proyek hambalang - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Timur Renaldi, meniali tertangkapnya Andi Malarangeng seharusnya dimanfaatkan KPK dalam mengusut pejabat lain.

"Jika aliran dana korupsi ini mengalir ke kediaman Cikeas, KPK juga tidak perlu takut untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Pasti ada aktor penting dibalik semua ini. Saat ini semua kalangan masyarakat seakan di buat bertanya-tanya siapa aktor penting tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, KPK perlu mengkolaborasi pandangan Cluysenaer dengan doktrin penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penyertaan adalah perluasan tindak pidana. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana manakala ia melanggar kaidah dan norma yang diperluas itu.

"Dalam konteks ini, persoalan terpenting dalam penyertaan adalah adanya hubungan antara peserta dengan tindak pidana," jelas Renaldi, Selasa (3/9/2013).

Bisa jadi, lanjutnya, 'aktor penting' tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi terdapat hubungan yang demikian erat dengan tindak pidana sehingga 'aktor penting' itu dapat ditarik sebagai peserta. Jika titik tolak pemeriksaan pelaku terletak pada tindak pidana, maka titik tolak pemeriksaan peserta terletak pada hubungannya dengan tindak pidana.

"Jangan sampai KPK tidak bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan undangan dan asas-asas hukum pidana, kita yang harus mengkawal itu karena KPK itu bukan malaikat seperti yang sering kita lihat pencitraannya di media massa," paparnya.

Saat ini dirinya menilai, KPK bekerja dengan asas 'siapa yang berkuasa dia yang memutuskan'. Hal ini menurutnya, terlihat dengan ditetapkannya Anas Urbaningrum. "Menjadikan orang menjadi tersangka jika tidak mempunyai alat bukti yang cukup adalah kesalahan yang fatal dari penegak hukum." Tegas Renaldi.

Sebelumnya, beberapa nama pejabat maupun petinggi partai politik, mulai bermunculan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang. Terlebih setelah mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin, ditetapkan KPK sebagai tersangka.

BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang diserahkan pada pimpinan DPR menyatakan kerugian negara yang timbul sebesar Rp 463,67 miliar.

Sementara dalam audit tahap II, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur penyimpangan pidana. Andi Malarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus ditetapkan tersangka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan oleh KPK.[jat]

Komentar

x