Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 31 Mei 2015 | 01:24 WIB
Hide Ads

Komisi III DPR Tunggu Nama Calon Kapolri dari SBY

Oleh : Ajat M Fajar | Rabu, 24 Juli 2013 | 03:33 WIB
Komisi III DPR Tunggu Nama Calon Kapolri dari SBY
Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika - (foto:inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Komisi III DPR hingga kini masih belum mengagendakan proses fit and proper test calon Kapolri baru pengganti Jenderal Pol Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan, hingga kini belum ada jadwal soal pelaksanaan fit and proper test calon Kapolri. Pasalnya hingga kini DPR belum mendapatkan nama calon Kapolri baru dari Presiden SBY.

"Belum ada jadwal, kami masih menunggu usulan dari presiden," ujar Pasek kepada INILAH.COM, Rabu (24/7/2013).

Menurutnya, hingga kini juga belum ada nama-nama calon Kapolri yang berkembang di Komisi III DPR. Sebab semuanya merupakan hak prerogatif dari Presiden SBY.

Pasek juga belum bisa memastikan kapan pelaksanaan fit and proper test calon Kapolri itu akan dilakukan.

Untuk nama yang akan diajukan oleh Presiden SBY, Pasek menilai jika nama calon Kapolri yang akan diserahkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test hanya ada satu calon saja. Namun sepenuhnya kewenangan dari Presiden SBY jika ingin mengajukan lebih dari satu calon untuk di seleksi.

"Terserah Presiden. Bisa satu boleh juga lebih. Tapi lebih baik satu saja," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan empat nama kandidat Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo ke Presiden SBY.

Keempat nama itu adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar, Kepala Bareskrim Komjen Pol Sutarman, Kepala Divisi TI Polri Irjen Pol Anis Angkawijaya, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu. [ton]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.