Kamis, 24 April 2014 | 10:16 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Amnesti TKI, BNP2TKI Apresiasi Pemerintah Arab
Headline
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat - (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
Oleh: Marlen Sitompul
nasional - Rabu, 3 Juli 2013 | 07:21 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, mengapresiasi pemerintah Arab Saudi atas kebijakan memperpanjang masa pengampunan (amnesti) para WNI/TKI ‘overstayers’ untuk empat bulan berikut sampai 3 November 2013, sebagaimana diumumkan pada Senin ini. Sebelumnya, amnesti diberlakukan terlalu singkat di negara tersebut yaitu 11 Mei-3 Juli 2013.

“Saya bersyukur dengan kebijakan memperpanjang amnesti ini. Dengan begitu, pelayanan pembaruan dokumen ataupun penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terhadap para WNI/TKI oleh tim pemerintah RI, khususnya yang dilakukan di KJRI Jeddah semakin leluasa dan lebih baik lagi,” ujar Jumhur, Jakarta, Senin (2/7/2013).

Ia mengaku, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta perpanjangan amnesti bagi para WNI/TKI secara tertulis kepada Raja Arab Saudi, Abdullah Bin Abdul Azis Al Su’ud.

Menurut Jumhur, kebijakan amnesti diterapkan untuk warga negara asing ilegal di Arab Saudi meliputi 1 juta orang, sedangkan WNI/TKI terkena amnesti diperkirakan 120-130 ribu orang, dan sebagian besar dilayani proses pemutihannya oleh KJRI Jeddah.

“Para WNI/TKI itu umumnya memilih untuk tetap bekerja di Arab Saudi baik pada pengguna yang sama atau berbeda, melalui fasilitasi agensi perekrut TKI setempat atasnama kepentingan pihak pengguna bekerjasama perusahaan jasa TKI atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS),” jelasnya

Dalam kaitan ini, kata Jumhur, perwakilan RI melakukan pembaruan dokumen sementara dalam bentuk SPLP, sehingga para TKI dapat bekerja kembali secara nyaman dan legal. Setelah para TKI menandatangani Perjanjian Kerja dengan pengguna, SPLP akan segera diganti dokumen paspor oleh KJRI Jeddah.

Sementara itu, untuk para WNI/TKI yang menginginkan pulang ke tanah air akibat adanya amnesti, perwakilan RI juga mengeluarkan SPLP guna mendapatkan pelayanan ‘exit permit’ dari otoritas imigrasi Arab Saudi sebelum kepulangannya.

Jumhur menjelaskan, per 1 Juli ini KJRI Jeddah menerima pendaftaran para WNI/TKI ‘overstayers’ sejumlah lebih 83 ribu orang. KJRI Jeddah sendiri telah mengeluarkan lebih 65 ribu SPLP tercetak kepada para WNI/TKI yang memerlukan.

Ditambahkan, pemerintah Ara Saudi mengenakan hukuman penjara dua tahun untuk WNI/TKI yang tidak memanfaatkan momentum amnesti, dan untuk pengguna yang memperkerjakan TKI itu pun diancam denda 100 ribu Riyal Saudi. [mes]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER